PPP Nilai Saran Gedung DPR Jadi RS Darurat Covid-19 Tidak Rasional

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai, saran tersebut sekadar cari perhatian saja. Menurutnya, tidak rasional gedung DPR dijadikan RS darurat.

"Itu hanya cara untuk menarik simpati publik aja. Padahal rakyat sudah pintar, sudah rasional dan menggunakan logika. Kalau DPR dijadikan RS Darurat dimana mau berkantor, kan DPR tidak tutup 100 persen, nantinya akan ada usulan juga kantor pemerintahan jadi RS Darurat," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat (9/7).

Awiek mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan serius terkait rs darurat ini. Dia bilang, untuk rumah sakit darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel.

"Kami di komisi VI sudah membahas dengan pertamedika holding RS. Bahwa untuk RS Darurat bisa memanfaatkan hotel-hotel yang sekarang ini sepi pengunjung dari pada membangun baru. Kami sampaikan secara resmi di rapat bukan di luaran," tuturnya.

Awiek menambahkan, dengan memanfaatkan hotel-hotel jadi RS darurat bisa membantu pergerakan perekonomian. Sehingga, masalah kesehatan bisa terselesaikan.

"Dengan memanfaatkan hotel-hotel tersebut atau fasilitas lainnya, paling tidak dapat membantu menggerakkan ekonomi, sekaligus membantu menyelesaikan kesehatan," pungkasnya.

Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut, bahwa prinsipnya DPR siap membantu penanganan Covid-19.

"Prinsipnya kami akan membantu karena ini kepedulian bersama atas masalah kemanusiaan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (9/7).

Indra mengatakan, lokasi yang tepat untuk dijadikan RS darurat kemungkinan di halaman DPR saja. Kata dia, tidak mungkin bila gedung DPRnya yang disulap jadi RS darurat.

"Tentu yang aman di halaman,karena kan juga ada prasyarat limbah infeksius yang tidak mudah jika dalam gedung yang tidak dirancang untuk RS," ucapnya.

Indra mengungkapkan, pihaknya sudah bersurat soal perbantuan penanganan Covid ke Kemenkes. Kata dia, yang paling prioritas ialah halaman DPR dijadikan vaksinasi publik. Kemungkinan setelahnya baru RS darurat.

"Iya (sudah bersurat) yang prioritas ada untuk vaksinasi publik dulu karena itu juga cukup serius," pungkasnya.

Politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyarankan halaman dan gedung DPR/MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, dijadikan rumah sakit darurat. Usulan ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Sebaiknya halaman dan gedung DPR/MPR dijadikan rumah sakit darurat," kata Benny saat dikonfirmasi, Jumat (9/7).

Benny menuturkan, kolapsnya fasilitas kesehatan dan banyaknya pasien Covid-19 yang terlantar harus segera ditangani. Salah satunya dengan membangun sebanyak mungkin RS darurat.

"Karena Rumah sakit sudah penuh sehingga banyak pasien Covid terlantar dan harus tunggu antri berjam-jam," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyebut, penggunaan gedung DPR dan gedung milik pemerintah lainnya harus dilakukan demi menyelamatkan rakyat. "Untuk keselamatan rakyat, keselamatan dan kesembuhan pasien Covid," tegasnya.