PPP Nilai Tim Hukum Nasional Untuk Lakukan Kajian, Bukan Tindakan

Merdeka.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyampaikan wacana pembentukan tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh bukan untuk menggantikan peran kepolisian dalam penegakan hukum. Namun tim ini bertugas untuk melakukan kajian terhadap ucapan atau tindakan tokoh-tokoh apakah mengandung ujaran kebencian atau tidak.

"Jadi jangan kemudian tim ahli itu dianggap menggantikan atau mengambil alih tugas-tugas kepolisian, Bareskrim. Dia akan dibentuk untuk melakukan kajian. Kalau kajiannya itu selama ini sudah kelewatan secara pidana, secara keilmuan hukum pidana, tentu bisa diproses hukum. Daripada masih belum jelas, masih belum mentah langsung diserahkan kepada kepolisian. Itu saya kira positifnya," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

Wacana pembentukan tim ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Menurut Arsul setiap yang dilakukan pemerintah selalu dikritik sehingga biasa saja menurutnya ketika wacana yang dilontarkan Menko Polhukam Wiranto ini juga menuai kritik.

Anggota Komisi III DPR RI inimengatakan, rencana pembentukan tim itu harus dikritik terkait rencana kerjanya untuk mengkaji peristiwa yang diduga masuk kategori tindak pidana apakah proporsional atau tidak. Selain itu apakah secara akademik dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dia tak ingin rencana ini dianggap sebagai upaya menghidupkan orde baru.

"Tapi jangan dilihat itu dikritisi sebagai sebuah pertanda kembalinya mesin otoriter dan lain sebagainya. Saya melihat sisi positifnya justru kalau tanpa kajian ahli, katakanlah orang pemerintahan saja yang mengambil kesimpulan atas sebuah ujaran, atas sebuah ungkapan, nanti malah terlalu objektif," jelas Sekjen PPP ini.

"Sesuatu yang menurut nalar wajar kemudian juga tidak ada yurisprudensinya dianggap sebagai sebuah ujaran kebencian atau perbuatan makar, kalau ada tim ahli kan justru kita harapkan ada objektivitasnya berbasis keilmuan. Itu kan harus dilihat positifnya," tutupnya. (mdk/fik)