PPP: Pejabat Tak Boleh Anti Kritik, Tapi Jangan Menyerang Pribadi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan. Ketua DPP PPP Achmad , ia sepakat bahwa pejabat publik tidak boleh anti kritik. Asal, kritikan yang menyasar terhadap para pejabat bukan menyerang personal.
"Pejabat memang tidak boleh antikritik. Yakni terkait kritik terhadap program, bukan menyerang pribadi-pribadi," kata pria akrab disapa Awiek ini lewat pesan singkat, Kamis (7/10).
Awiek mengimbau agar dibedakan antara kritik dan pencemaran nama baik. Sebab, pencemaran nama baik bisa diproses hukum.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa saja yang bisa ditegur? Pastikan niat Anda murni untuk memberikan nasihat demi kebaikan, bukan untuk mempermalukan atau menghina orang yang ditegur.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Siapa yang bisa dikritik pakai sindiran? Berikut ini kumpulan kata kata singgung pacar yang bisa membuatnya lebih peka:
-
Kenapa Anies menganggap penting kode etik bagi KPK? 'Karena menurut saya KPK bukan hanya sekedar mentaati aturan hukum, dia harus lebih tinggi dari pada aturan hukum, dia harus berbicara kepatutan. dan kepatutan itu kode etik, ini yang harus dijaga, karena kalau tidak wibawa dari upaya pemberantasan korupsi itu turun, dan ini menurunnya luar biasa,' ujar Anies.
-
Bagaimana Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya? Oleh karena itu, Anies meminta agar masyarakat tidak menghukumnya dengan janji-janji pemimpin lain yang tidak dipenuhi.
"Kalau menyerang pribadi-pribadi itu jatuhnya ke pencemaran nama baik dan bisa diproses secara hukum. Jadi harus dibedakan antara kritik dengan pencemaran nama baik," pungkasnya.
Meski begitu, Awiek menduga sentilan Anies soal kritik pejabat bisa saja sebagai cari perhatian untuk momentum pilpres 2024.
"Bisa saja Pak Anies mencari momentum (untuk pilpres 2024)," ucap anggota DPR RI ini.
Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sebagai pejabat publik harus siap menerima kritikan. Pejabat publik harus menjadi kotak pos kritik semua urusan.
Hal itu ia sampaikan dalam Workshop yang digelar PAN. Anies ditanya bagaimana menanggapi banyak pihak yang mengkritiknya.
"Menurut saya juga ini paket kalau menjadi berada di wilayah publik harus siap jadi kotak pos kritik semua urusan," ujar Anies dikutip dari kanal YouTube PAN TV, Rabu (6/10).
Lebih lanjut, Anies bilang sebagai Gubernur harus mendengarkan keluhan dimana pun. Bagi pejabat publik yang tidak mau menerima keluhan, lebih baik mengurus burung saja di rumah.
"Datang di pertemuan apapun harus siap mendengar keluhan, karena ya inilah paketnya berada di wilayah publik, kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga kan saya melihara burung gitu," ujarnya.
Anies melihat PAN memiliki sebuah kematangan. Bagaimana sebuah perbedaan dikelola, dan dialog dikelola. Kata dia, jangan pernah menganggap pihak yang berbeda pendapat sebagai musuh.
"Semuanya kalaupun itu ada perbedaan, itu lawan, saya sering sampaikan lawan badminton itu teman olahraga, lawan debat itu teman berpikir, lawan dalam pilkada itu teman dalam demokrasi," ujarnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada Jumat (3/5), Luhut meminta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke kabinetnya.
Baca SelengkapnyaTaufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca SelengkapnyaNatsir Djamil mengatakan dalam Pemilu 2024 setiap orang bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaBAP nanti disidangkan dan dituntut oleh jaksa. Adapun proses hukum ini sebenarnya dilakukan untuk capai kebenaran.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaSudirman Said merespons ucapan 'ndasmu etik' yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPenjelasan mengenai kasus Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPernyataan Rocky Gerung, kata Hasto, sangat tidak dipantas diucapkan. Sehingga wajar direspons oleh kader PDIP.
Baca Selengkapnya"Bukan ranahnya capres bicara etika. Mengimbau boleh, tapi bukan pada tempatnya," jelas Budi Arie
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaReaksi Anies Tanggapi Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak: Sebelumnya Kami dengar Netral dan Mengayomi Semua
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan kritik dari pejabat dalam bentuk menggiatkan sehingga kritik seorang pejabat ada batasnya.
Baca Selengkapnya