PPP: Rakyat Lagi Prihatin, Wajar AHY Kritik Pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik keras langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Anggota Komisi IX Fraksi PPP, Anas Thahir memaklumi kritikan AHY, lantaran iuran BPJS naik di tengah kesulitan rakyat saat pandemi Covid-19.

"Wajar AHY mengkritisi kebijakan pemerintah soal kenaikan iuran BPJS. Karena pemerintah mengumumkan kenaikan itu pada saat masyarakat sedang prihatin akibat wabah Covid-19. Waktunya tidak tepat," kata Anas kepada merdeka.com, Jumat (15/5).

Dia menuturkan, hari ini rakyat masih banyak yang berteriak soal sembako dan soal kebutuhan dasar hidup. Sehingga, dalam situasi seperti sekarang mereka jadi lebih tertekan.

"Sekarang yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa menjawab dengan tegas, dan memberikan alasan-alasan yang detail dan masuk akal mengapa iuran BPJS harus naik," ujarnya.

Anas mempertanyakan mengapa iuran BPJS Kesehatan diumumkan naik saat momen corona. Apalagi, keputusan naiknya iuran tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Mengapa harus diumumkan sekarang, mengapa sampai muncul pertanyaan seolah-olah bertentangan dengan putusan MA, dan seterusnya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan ketika banyak masyarakat yang terdampak pandemi virus Covid-19. Menurutnya, langkah itu bisa membuat masyarakat makin sengsara yang terkena tekanan ekonomi.

"Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi juga menciptakan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan," kata AHY lewat akun Twitter pribadinya, Kamis (14/5).

"Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula," tambahnya.

Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi jg menciptakan peningkatan pengangguran & angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

AHY mengamini bahwa anggaran BPJS Kesehatan masih defisit. Namun, bukan berarti menaikkan iuran perlu dilakukan di tengah wabah seperti sekarang

Menurut AHY, pemerintah masih bisa melakukan realokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak untuk menutupi kebutuhan Rp 20 T untuk BPJS Kesehatan. Dengan begitu, iuran tidak perlu dinaikkan.

"Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih prioritaskan kesehatan rakyat saat ini," ucap AHY.

AHY mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan dibentuk agar negara hadir dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi di tengah pandemi seperti saat ini.

"Kita harus prioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat," tuturnya.