PPP sebut deklarasi damai ada atribut wajar karena masuk masa kampanye

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengindikasi adanya pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam aksi deklarasi kampanye damai, Minggu (23/9). Menurut Anggota Bawaslu DKI Jakarta Rahmat Bagja, pihaknya menemukan adanya pelanggaran berupa masuknya atribut kampanye dan jumlah relawan yang tidak sama perbandingannya.

Menanggapi hal itu, Wasekjen PPP Achmad Baidowi menilai tidak ada pelanggaran dalam aksi tersebut. Sebab, kata dia, semua partai mengenakan atribut kampanye.

"Di kampanye itu semua parpol ada atributnya bahkan juga Demokrat bawa bendera kecil. Namanya saja masuk masa kampanye dan atasnama UU ya boleh kampanye," kata Baidowi saat dihubungi merdeka.com, Selasa (25/9).

"Sebaiknya Bawaslu fokus pada pengawasan yang memang dilarang oleh UU maupun peraturan teknisnya," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan kehadiran relawan dalam aksi kampanye damai juga hadir atas undangan dari KPU. Namun, ia mengakui kehadiran jumlah relawan ataupun relawan yang membawa atribut memang sulit untuk diawasi.

"Di arena terbuka seperti itu sulit untuk membendung relawan yang hadir di luar koordinasi tim. Jangankan KPU, tim saja tak mampu menjangkaunya kalau di luar koordinasi," ucapnya.

Sebelumnya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan terhadap temuan dugaan pelanggaran oleh KPU RI. Bagja mengatakan temuan Bawaslu menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pengaturan masuknya masing-masing pasangan calon dan pendukungnya.

"Terjadi kesalahan juga, misalnya pada saat Paslon 01 masuk kemudian massanya ikut di belakangnya, kemudian Paslon 02 dengan massanya di belakangnya. Pengaturan itu tidak pas pada saat itu, sehingga kemudian massa Paslon 01 terlihat lebih banyak daripada massa Paslon 02," jelas Bagja.

Selain itu, Bawaslu juga menemukan adanya dugaan pelanggaran berupa kelebihan atribut yang dibawa masuk oleh salah satu pasangan calon. Hal itu melanggar kesepakatan yang dibuat antara KPU dan para peserta Pemilu 2019.

"Memang ada kesepakatan itu, bahwa tidak boleh membawa atribut karena atribut disediakan oleh KPU. Nah, tiba-tiba ada yang membawa atribut di luar kesepakatan itu. Yang kami sayangkan seperti itu," ujarnya.

Bawaslu sedang memeriksa temuan dugaan pelanggaran selama tujuh hari ke depan, dan membuka kesempatan bagi partai politik yang ingin menyampaikan aduannya terkait dugaan lainnya.