PPP sebut terlalu dini nilai infrastruktur dikebut untuk kampanye Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terburu-buru mengerjakan pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan Pemilu 2019. Kritik ini dikaitkan dengan banyaknya peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi lantaran proyek infrastruktur dikebut.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy atau akrab disapa Romy, membela Jokowi. Menurutnya, terlalu dini menyimpulkan pembangunan proyek infrastruktur tengah dikebut untuk dijadikan bahan kampanye bagi Joko Widodo di Pemilu 2019.
"Kalau menyimpulkan seperti itu terlalu pagi," kata Romy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Program infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tengah menjadi sorotan publik. Sebab, setidaknya terjadi 9 kecelakaan kerja dalam proses pembangunan infrastruktur pemerintah.
Romy meminta Kementerian PUPR dan Kepolisian menyelidiki penyebab kecelakaan sejumlah proyek infrastruktur pemerintah tersebut. Penyelidikan diperlukan untuk melihat ada tidaknya unsur kelalaian dalam pengerjaan proyek-proyek itu.
"Makanya turunkan kementerian PUPR, kemudian penyidik yang relevan di bidangnya untuk menilai apa terjadi hanya karena pembangunan yang terburu-buru, atau ada kelalaian," ujar Romy.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengerjakan pembangunan infrastruktur secara tergesa-gesa karena telah dekat dengan Pemilu 2019. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur akan dijadikan bahan kampanye bagi Jokowi di Pemilu 2019.
"Ini kan lebih banyak dikerjakan dengan terburu-buru, tergesa-gesa dan ini bisa dikaji, bahwa mungkin karena ini terburu waktu itu, mengejar tahun politik dan pemilu ini mau menjadi etalase keberhasilan. Bukan semata-mata untuk fungsional," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2).
"Harusnya masalah infrastruktur ini ada kesinambungan antara pemerintah sebelumnya, pemerintah sekarang dan yang akan datang, jangan dijadikan alat kampanye," sambung Fadli.
Karena dilakukan terburu-buru, kata Fadli, wajar jika banyak terjadi kecelakaan kerja. Teranyar, kecelakaan pada proyek infrastruktur underpass perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta yang pembangunannya baru selesai dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.
"Sehingga karena terburu-buru banyak sekali kecelakaan kerja yang sebenarnya tidak perlu," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam konsolidasi itu, PPP juga membahas soal transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaDengan turunnya Jokowi menandakan strategi PDIP dalam memenangkan Pramono Anung dan Andika Perkasa berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaMuzani menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkampanye saat Pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bersama Wapres Ma'ruf Amin memboyong para menteri untuk rapat kabinet perdana di Ibukota Nusantara (IKN), Senin (12/8)
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaSaid menilai, akan sepi jika Jokowi memilih untuk beristirahat usai purna tugas sebagai kepala negara.
Baca SelengkapnyaSatu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Baca Selengkapnya