PPP sebut tudingan Gerindra ada pengerahan kepala daerah dukung Jokowi tak berdasar

Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Pilpres 2019 adalah pertarungan terberat bagi Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, banyak kepala daerah yang dimobilisir mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.

Pernyataan itu menuai respons dari Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi. Menurutnya tudingan itu sangat tidak berdasar.

"Klaim Gerindra bahwa Pilpres 2019 Prabowo dikepung merupakan pernyataan dramatis dan tidak mendasar. Secara formal, pencalonan Prabowo-Sandi telah memenuhi persyaratan pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. Artinya, klaim dikeroyok tidak logis dan pernyataan halusinasi," kata Arwani, Kamis (11/10).

Arwani menilai dukungan kepala daerah pada Jokowi-Ma'ruf adalah hal yang lumrah. Sebab kepala daerah tersebut berasal dari partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di 2019.

"Di sisi lain, calon kepala daerah di kubu Prabowo-Sandi dalam pilkada lalu banyak yang tidak menang. Jika ada, jika ada ya Kada (Kepala daerah) usungan Gerindra yang tidak mendukung Prabowo, jangan disalahkan Jokowinya," ungkapnya.

Menurutnya, klaim tersebut justru terkesan memiliki motif dan mencari simpati dari publik. Serta sengaja ditampilkan untuk menutup sederet isu terhangat.

"Masalah hoaks Ratna Sarumpaet jelas menjadi masalah serius di koalisi Prabowo-Sandi. Saya kira publik makin cerdas dalam melihat klaim-klaim tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Ahmad Muzani mengatakan Pilpres 2019 bagi Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, ada pengerahan kepala daerah buat mendukung pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.

"Dari tiga kali maju Pak Prabowo sebagai presiden, yang kebetulan saya tetap jadi sekjen partai yang mengusung beliau, kami merasakan terus terang ini adalah bobot terberat beliau menjadi calon presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

"Kami merasakan bahwa dulu 2009 tidak ada pengerahan Bupati, Walikota, Gubernur semasif seperti sekarang ini. Sekarang ini Gubernur, Bupati, Walikota seperti dikerahkan untuk memberikan deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma’ruf," sambungnya.