Follow
PPP Soal Hanura Ajukan 40 Nama Calon Menteri: Boleh Saja Asal Punya Kapasitas
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan tak masalah dengan langkah Partai Hanura menyerahkan 40 nama kader untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua DPP PPP Aunur Rofiq mengatakan permintaan jatah menteri tak masalah asalkan kader-kader partai yang ditawarkan pun memiliki kapasitas di kementerian tersebut.
"Permintaan boleh saja, yang penting mempunyai kapasitas sesuai posisi," kata Aunur kepada merdeka.com, Kamis (25/7).
PPP sebelumnya telah mengajukan sembilan nama menteri ke Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7). Aunur menyebut partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk meramu pos menteri yang layak ditempati kader PPP.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Mengapa Prabowo mengutamakan orang tepat di kabinet? Presiden Prabowo Subianto memastikan dalam penyusunan Kabinet Merah Putih dirinya mengutamakan pencarian orang yang tepat mengemban posisi di pemerintahan.Sejauh ini, kata Prabowo, pilihannya mendapatkan respon positif pasar, di mana IHSG berada di zona hijau selama tujuh hari berturut-turut usai pengumuman kabinet.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang akan memutuskan menteri di kabinet? 'Enggak. Keputusannya di Pak Prabowo,' tegas dia.
-
Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Pemimpin adalah individu yang memiliki otoritas formal atau informal untuk memimpin dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu.
"Presiden pasti bijak dalam hal ini. Presiden memperoleh hak prerogatif tentu akan memilih yang sesuai visi dan berkemampuan untuk memimpin kementerian tersebut," ujarnya.
Namun, menurutnya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus fokus meningkatkan pembangunan di sektor ekonomi. Aunur menilai pemerintah harus serius menumbuhkan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi bergerak cepat.
"Pada masa periode ini menjadi penting khususnya bidang ekonomi. Saya rasa tidak cukup membaca pertumbuhan secara kuantitatif namun perlu lebih mendalam dengan pendekatan kualitatif. Daya beli masyarakat menjadi fokus yang digarap agar aktivitas ekonomi berputar lebih cepat," tandas Aunur.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) memboyong sejumlah pimpinan DPP dan DPD bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat. Menurutnya, Jokowi sempat meminta dirinya mengusulkan kader Hanura yang cocok mengisi kursi menteri. OSO pun lantas menyerahkan 40 nama kadernya kepada Jokowi.
"(Pak Jokowi) tanya sama saya 'Pak Oesman, kira-kira usul Pak Oesman berapa itu anggota yang bakal diusulkan (menjadi menteri)?'. Saya bilang enggak banyak pak, hanya 40," katanya usai pertemuan.
Jokowi, kata dia, sempat kaget saat mendengar Partai Hanura mengajukan 40 nama padahal kalah dalam Pemilu 2019. Kendati begitu, OSO mengaku, hal yang wajar jika partainya mengusulkan begitu banyak nama untuk menjadi menteri., Rabu (24/7). Dia mengaku telah menyerahkan nama-nama kader terbaik Hanura untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, jumlah kementerian/lembaga yang ada saat ini sudah ideal.
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyebut Indonesia negera besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca Selengkapnya
Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.
Baca Selengkapnya
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaPresiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 nama untuk membantunya memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
Terkait jatah kursi menteri dari PAN yang disebut berjumlah 5, Zulhas berdalih hal itu merupakan hak prerogatif presiden
Baca Selengkapnya
Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.
Baca Selengkapnya
Dari 44 kementerian/lembaga tersebut rencananya bakal ada 3 kementerian yang akan menangani langsung pangan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya