PPP Tepis Perpecahan Parpol Pendukung Jokowi Karena Rebutan Kursi Ketua MPR
Merdeka.com - Kursi Pimpinan MPR tengah diincar banyak partai. Partai-partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf maupun partai di luar koalisi. Partai koalisi pemerintah yang mengincar kursi Ketua MPR yakni PKB, NasDem, Golkar, dan PPP. Di luar itu, Partai Gerindra dan Demokrat juga menginginkan kursi Ketua MPR.
Parpol koalisi pendukung pemerintah gencar bermanuver dan melakukan lobi untuk memuluskan langkah mendapatkan kursi Ketua MPR. Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, menepis koalisi pecah lantaran saling berebut menduduki pimpinan MPR. Menurutnya, koalisi masih solid sampai saat ini.
"Oh tidak, kami solid sekali dan tidak ada yang membelot," ucap Suharso di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (22/7).
-
Apa itu koalisi di bidang politik? Penggunaan istilah 'koalisi' dalam bidang politik ini ternyata dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'koalisi' memiliki arti kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Bagaimana koalisi bisa terbentuk? Mengacu pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah 'koalisi' memiliki arti ‘kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh suara dalam parlemen’.
-
Bagaimana cara PPP agar lolos ke parlemen? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
-
Kenapa PPP melihat perkembangan koalisi lain? Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga melihat perkembangan dari koalisi lain sebelum menentukan sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar.
-
Bagaimana koalisi terbentuk? Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang memiliki kontrak bersama di antara dua partai politik atau lebih, guna menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar adanya suara dari mayoritas.
Dia tak menampik, dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, sempat disinggung soal MPR. Namun secara keseluruhan fokus membicarakan soliditas partai pendukung pemerintah.
"Kami bicara soal koalisi ke depan, soal penajaman dan membangun pemerintahan efektif ke depan," tukasnya.
Dia menegaskan, meski membahas sedikit, sampai sekarang belum dibahas paket pimpinan MPR. "Belum. Nantinya akan kami bahas bersama-sama," jelas Suharso.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP mengungkit posisinya di Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar dan PAN sebelum pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (15/4) malam.
Baca SelengkapnyaAjakan tersebut disampaikan ketika bertemu dengan Prabowo saat Upacara 17 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaPPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaDukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.
Baca SelengkapnyaMajelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat
Baca SelengkapnyaMengingat PPP saat ini mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Redam Isu Sandiaga Gagal jadi Cawapres Ganjar: Tak Ada Pikiran Keluar Koalisi
Baca SelengkapnyaPuan kembali menegaskan, jIka PDIP pasti melibatkan seluruh partai yang bekerja sama dengan partai dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Baca SelengkapnyaPPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, ada yang melakukan politik Divide et impera, bahkan dengan praktek-praktek politik uang.
Baca Selengkapnya