PPP Terbuka Ajakan PKB Koalisi di 2024 Tetapi Tak Ingin Langsung Bicara Capres

Merdeka.com - PKB mengajak PPP dan PAN untuk berkoalisi untuk mengusung capres-cawapres di 2024. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menganggap wajar PKB ingin membuat koalisi lantaran memiliki kursi dan suara yang cukup di parlemen.

"PPP melihat wajar jika PKB ingin membentuk koalisi dan memimpin koalisi tersebut PKB punya suara dan kursi yang signifikan," katanya kepada merdeka.com, Jumat (17/12).

Arsul melanjutkan, PPP akan membuka pintu partai manapun yang menawarkan masuk dalam koalisi. Namun, PPP tidak ingin bicara koalisi itu langsung kepada pembicaraan siapa paslon capres dan cawapresnya.

"PPP ingin bagaimana visi kebangsaan, misi kesejahteraan dan program-program yang perlu diwujudkan itu dibicarakan dulu," kata Wakil Ketua MPR ini.

Arsul ingin adanya koalisi tidak sekadar kepentingan pragmatis parpol yang berkoalisi. PPP mengutamakan visi, misi, program baru kemudian berbicara bagaimana mekanisme menentukan paslon untuk pilpresnya.

"Dalam hal ini PPP hendak menegaskan bahwa dari sisi PPP maka partai-partai perlu menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat," pungkas anggota Komisi III DPR ini.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertarik membentuk dan memimpin poros koalisi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menuturkan, PKB cukup mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 dengan PPP dan PAN.

"Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Enggak tahu dengan cara apa, tetapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros. Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah," ujar Jazilul melalui keterangan tertulis di Jakata, Kamis (16/12).

Jazilul menuturkan, pada tahun 2022 tensi politik dipastikan akan semakin menghangat. Meski partai politik koalisi saat ini solid dalam satu barisan, dia prediksi tahun 2023 menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik. Partai yang ini satu barisan, bisa menentukan langkah masing-masing semakin mendekati Pemilu 2024.

Soal kans PKB membentuk koalisi, Jazilul ingin menekankan untuk mengedepankan kepentingan bersama, bukan melahirkan masalah politik identitas.

"Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19," jelasnya.

PKB menginginkan ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen. Jika diubah, kemungkinan PKB membentuk dan memimpin poros Pilpres akan semakin mudah terealisasi.

"PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi," jelas Jazilul.

Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa dengan tidak adanya calon petahana pada Pilpres 2024 mendatang, jika PT bisa diturunkan antara 5-10 persen maka Pemilu 2024 akan bermunculan tokoh-tokoh yang maju sebagai calon presiden (capres).

"Banyak pilihan, tetapi tetap dalam bingkai persatuan. Jangan lagi muncul ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Pokoknya kalau lebih banyak (calon), kalau ada 4 malah enak, cuma yang dipikirkan adalah kalau putarannya 2 kali maka biaya nambah, itu menjadi soal," jelas Jazilul.