Prabowo 'cek ombak' dukungan sebelum deklarasi Capres

Merdeka.com - Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum juga mendeklarasikan diri sebagai penantang Joko Widodo di 2019. Meski beberapa DPD dan elite partai gembor-gemboran mendukung eks Danjen Kopassus itu untuk kembali maju di Pilpres.

Secara paralel, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mulai dekati Gerindra untuk mencari kendaraan politik di Pilpres. Peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, melihat fenomena ini sebagai cara Prabowo untuk 'cek ombak'. Prabowo disebut ingin merekonfirmasi dukungan oleh Partai dan masyarakat pendukungnya.

"Masih testing water, menurut saya ini Pak Prabowo merekonfirmasi dukungan internal," ujar Zuhro kepada Merdeka.com, Minggu (1/4).

Prabowo tak kunjung deklarasi, menurut Zuhro, tengah menghitung kombinasi dukungan. Apakah itu ke internal, publik ataupun ke partai yang akan berkoalisi. Dia masih menimbang apa akan maju, atau malah mengusung calon lain, misalnya Gatot.

"Dia kombinasi ke internal partai dan dengan apa kata publik dan menghitungkan peran partai koalisi apa kehendaknya. Memang tidak mudah bukan hal yang ringan mengerucutkan," kata Zuhro.

Menurut Zuhro hal inilah yang sangat membedakan iklim politik 2014 dan 2019. Saat ini, partai-partai yang akan berkoalisi tengah melakukan hitungan matang. Tidak seperti yang lalu, partai setelah menyatakan koalisi, langsung menetapkan siapa-siapa yang akan maju.

"Politik masih cair, ini yang membedakan 2014 dengan 2019, 2014 ketika partai bergabung tidak makan waktu lama untuk menentukan pasangan," kata dia.

Selain itu, Zuhro melihat kritikan yang dilontarkan Prabowo untuk pemerintah sebagai sesuatu wajar di tahun politik. Mantan Danjen Kopassus itu, memanfaatkan momentum Pilkada serentak untuk berkontestasi.

"Ini tahun politik wajar kalau partai mulai kontestasi dan kontestasi dimulai melalui pilkada itu," ujar Zuhro.

Pilkada serentak ini melibatkan 171 daerah. Menurut Zuhro, wajar apabila hal ini dimanfaatkan untuk mengeruk modal dukungan untuk 2019 nanti.

"Pilkada ini termasuk lumbung suara," imbuhnya.

Zuhro melihat, pertarungan sesungguhnya setelah dimulainya kampanye setelah pendaftaran pada Agustus mendatang. Setelahnya, barulah kelihatan hitungan survei kans kemenangan para calon. Menurut dia elektabilitas survei belakangan, belum begitu berarti, sebab wajar Jokowi sebagai petahana selalu di atas Prabowo.

"Apakah ada fluktuasi, endingnya kemana dukungan banyak ke mana," ucapnya.

Sementara itu, Zuhro melihat kritik Prabowo tersebut perlu ditanggapi biasa saja. Jika memang dipermasalahkan, kebenaran data yang dijadikan bahan kritik perlu diperdebatkan kebenarannya.

"Yang masalah apakah disampaikan masuk akal, ada data empiriknya. Kalau tidak, masyarakat tak akan percaya, kalau iya tentu menimbulkan pro kontra. Ini tahun politik, memang Gerindra ini partai oposisi. Dia harus kontrol sepanjang kebijakan itu dinilai tidak bermanfaat," jelasnya.