Follow
Prabowo Dekat dengan Jokowi, PKS Pilih Tetap Jadi Oposisi
Merdeka.com - Wacana bergabungnya Partai Gerindra dengan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menjadi perbincangan. Apalagi Ketum Gerindra Prabowo Subianto telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat (11/10) kemarin.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons hal tersebut. Sikap PKS tetap tegas tidak tergoda masuk pemerintahan. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, baginya, PKS lebih objektif dalam memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," kata Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/10).
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap terkait menjadi oposisi? Oleh sebab itu, pihaknya akan menunggu penghitungan resmi dari KPU sebelum menentukan kesiapan menjadi oposisi.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
Menurutnya, PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Maruf Amin. Serta ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi.
"Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," kata Jazuli.
Meski begitu, kata Jazuli, komunikasi atau silaturahmi antarelite politik seperti Jokowi dan Prabowo tidak mesti langsung dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan. Sehingga, elite politik diharapkan terus berdiskusi solusi-solusi untuk rakyat.
Diberitakan sebelumnya, saat bertemu Prabowo, Jokowi membahas peluang untuk masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun pembicaraan itu belum final.
"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.
Sementara, Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan. Kata dia, Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.
"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Salim berharap, agenda Rakernas PKS dapat membangun kolaborasi dalam membangun bangsa.
Baca Selengkapnya
Sementara dari pihak Gerindra, ketum Partai Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono sampai ketua harian Partai, Ahmad Sufmi Dasco.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjawab apakah PKS menjadi oposisi atau koalisi Prabowo.
Baca Selengkapnya
Alih-alih didukung rakyat, suaranya malah turun di Pemilu.
Baca Selengkapnya
Menurut Habiburokhman, tak ada masalah antara Prabowo dengan PKS.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Ganjar itu ternyata juga sejalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Selengkapnya
"Siapa yang mencalonkan wali kota Solo waktu jaman Pak Jokowi, PKS salah satunya bersama PDIP. Jadi bukan hal yang tabu," kata Jazuli
Baca Selengkapnya
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca Selengkapnya
Analis politik Arifki Chaniago mengatakan PDIP masih ragu-ragu apakah berkoalisi atau menjadi oposisi
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan, urusan kabinet adalah hak prerogatif Prabowo.
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca Selengkapnya