Prabowo dikabarkan minta jatah tujuh menteri, Fadli Zon tegaskan 'Itu bohong'

Merdeka.com - Waketum Gerindra Fadli Zon membantah kabar yang menyebut bahwa ketua umumnya yakni Prabowo Subianto meminta jatah tujuh menteri jika digandeng sebagai cawapres untuk mendampingi capres Joko Widodo. Kabar itu datang dari pemberitaan di media asing yang menyebut pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan mantan Danjen Kopassus itu tidak tercapai kesepakatan. Prabowo disebut meminta jatah tujuh kursi menteri dan mengomandoi militer.

"Saya kira enggak ada itu. Itu bohong. Kalau pertemuan ya biasa saja. Tapi tidak ada cerita soal tujuh menteri," ucap Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Fadli menegaskan pertemuan itu hanya antar teman. Menurutnya, Luhut tidak berkapasitas sebagai kepanjangan tangan Jokowi untuk melakukan lobi politik. Lagipula, kata dia, Luhut tidak bisa memberikan keputusan strategis dalam pencalonan Jokowi.

"Apa posisinya pak Luhut kok bisa menentukan, emang pak Luhut presiden? Pak luhut kan kawan saja, bukan utusan presiden. Saya kira bukan sebagai utusan presiden. Jadi enggak ada cerita itu untuk apa pak Prabowo minta-minta itu. Enggak ada cerita itu," tegas Fadli.

Fadli memastikan tidak ada niatan Prabowo untuk menjadi cawapres siapapun. Menurutnya, upaya penggiringan opini Prabowo tidak mencalonkan diri sebagai capres karena munculnya kekhawatiran Jokowi akan kalah, kalau pertarungan keduanya terjadi.

"Karena mereka khawatir kalau pak Prabowo lawan pak Jokowi lagi pasti Pak Prabowo menang. Itu saya kira kami punya keyakinan itu," ucapnya.

Sebelumnya, media Asia Times mengabarkan bahwa Luhut dan Prabowo telah bertemu sebanyak tiga kali. Dalam pertemuan terakhir pada 6 April silam. Pertemuan tersebut adalah upaya mencalonkan Jokowi dengan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres.

Namun, Luhut menolak tawaran yang diajukan oleh Prabowo langsung. Prabowo dikatakan mengajukan diri jika diberikan mandat memegang militer juga tujuh kursi menteri.