Prabowo: Harusnya kampanye itu satu tahun

Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kecewa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hanya memberikan waktu dua pekan kepada pasangan capres dan cawapres untuk melakukan kampanye. Menurut dia, waktu itu tak akan cukup.

Prabowo menjelaskan, Indonesia memiliki 33 provinsi dan terbagi menjadi 500-an kabupaten/kota serta ditinggali sekitar 250 juta warga. Karenanya, dalam waktu dua pekan tidak akan cukup untuk bersosialisasi dengan seluruh warga.

"Ya tidak cukup. Harusnya kampanye satu tahun. Obama aja dua tahun, kasihan rakyat masa akan beli kucing dalam karung," katanya di Hotel Sultan, Jakarta sebelum menjadi pembicara di Rakernas Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Sabtu (1/3).

Menurutnya, masyarakat harus mendengarkan gagasan yang akan diusung oleh calon pemimpin mereka. Prabowo memberikan contoh saat ia melakukan kan kampanye tahun 2009 bersama Megawati Soekarnoputri. Untuk satu daerah, kata dia, keduanya memerlukan waktu tujuh hingga delapan jam untuk kampanye.

"Itu sudah pakai pesawat helikopter, negara kita sangat luas kabupaten 500, provinsi 33, anda hitung aja," ungkapnya.

Tidak hanya itu, mantan menantu Soeharto ini mengeluhkan masih dibatasinya waktu dua pekan yang diberikan KPU. Pasalnya ketika ingin melakukan kampanye di suatu daerah harus mengikuti jadwal KPU.

"Kan aneh, rakyat kita dibatas 2-3 minggu. Dua minggu itu juga masih dibatasi. Di DKI Jakarta Anda tanggal sekian. Di Jabar tanggal sekian, 12 partai dibagi-bagi," tutupnya.

Iklan politik

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaku bingung mengapa kebijakan moratorium iklan politik bisa disepakati. Menurut dia, peraturan itu aneh bila diterapkan di Indonesia. Lantaran, 250 juta rakyat Indonesia membutuhkan pendidikan politik melalui media massa. Tujuannya untuk mengenali calon-calon pemimpinnya. Terlebih Indonesia sudah 16 tahun menjadi negara demokrasi.

"Moratorium iklan itu saya menganggapnya aneh. Kenapa pendidikan masyarakat itu dibatasi. Kita ingin menyadarkan politik masyarakat Kenapa kok dibatasi," katanya.

Prabowo menambahkan, telah menyiapkan Tim Hukum Partai Gerindra. Mereka akan mengkaji kembali keputusan moratorium iklan politik tersebut. Harapannya, semua calon pemimpin memiliki kesempatan yang sama untuk mensosialisasikan diri.

"Tentunya kami punya tim hukum semua harus berdasarkan hukum kita juga mempertanyakan hal tersebut apakah kita masih dalam ranah hukum atau tidak," tutupnya.

Seperti diketahui, Komisi I DPR bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan legislatif akhirnya menyepakati moratorium iklan kampanye maupun iklan politik di lembaga penyiaran. Dengan adanya keputusan ini, semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik. Moratorium dilaksanakan hingga tanggal 15 Maret 2014. (mdk/ren)