Prabowo Hendak Naikan Tax Ratio, eks Bupati Bilang 'Hanya Membebani Rakyat'

Merdeka.com - Dalam debat capres perdana kemarin, Calon Presiden Prabowo Subianto, percaya bahwa gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah menyebabkan korupsi. Dia pun berkeinginan menaikkan tax ratio atau rasio pajak.

Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, angkat bicara. Menurut dia, kenaikan rasio pajak hanya akan membebani rakyat Indonesia.

Dirinya menjelaskan, sudah banyak jenis tunjangan baik remunerasi maupun insentif untuk pegawai maupun pejabat. Semua tunjangan tersebut berlaku di seluruh tingkatan mulai dari pusat hingga daerah. Selain itu, juga berlaku di seluruh lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Rasio kenaikan pajak untuk kenaikan gaji itu tidak perlu. Ada mekanisme remunerasi ditambah hari ini ada Tunjangan Kinerja Dinamis atau TKD. Jadi, rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan pajak hanya demi menaikan gaji pegawai dan pejabat. Kinerja aparatur tinggal digenjot saja," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (18/1).

Dia mencontohkan, dengan pendapatan pegawai Golongan IIA yang dinilainya sejahtera. Dimana, jika digabung, gaji pokok dan tunjangan, per bulan bisa mencapai Rp 6 Juta-Rp 7 Juta.

"Gaji pokoknya Rp 2,9 Juta, kemudian ada Tunjangan Kinerja Dinamis atau TKD sebesar Rp 3 Juta-Rp 4 Juta. Kalau digabung bisa bawa pulang Rp 6 Juta-Rp 7 Juta per bulan," ungkap Dedi.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu, menduga, korupsi tidak terletak pada beratnya pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut dia, pemenuhan gaya hidup menjadi faktor utama yang menyebabkan kasus korupsi terjadi.

Hal tersebut dia lontarkan bukan tanpa alasan. Kebutuhan hidup memiliki indikator yang jelas dengan berbagai instrumen data. Sementara gaya hidup sangat sulit diidentifikasi karena bergantung pada kepuasan batin seseorang.

“Tolak ukur kebutuhan hidup itu kan jelas. Nah, bicara gaya hidup bagaimana? Enggak akan bisa terukur. Itu wilayah personal karena hanya aspek batin masing-masing orang yang bisa mengukur," tutur Dedi.

Atas hal itu, dia mengimbau kepada semua pihak agar menghentikan gaya hidup konsumtif. Pemenuhan gaya hidup tersebut harus dihindari agar tidak memanfaatkan setiap peluang tindak pidana korupsi.

"Berapapun besaran gaji, kalau tolak ukurnya gaya hidup ya tidak akan membahagiakan," katanya.

Sebelumnya, Prabowo percaya bahwa gaji yang rendah menyebabkan korupsi. Para birokrat pun terbuai melakukan tindak pidana karena khawatir mengenai tidak memiliki uang yang cukup di masa depannya.

"Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum," jelas Prabowo.

Setelah memperbesar gaji ASN melalui menaikkan tax ratio dari 10 persen ke 16 persen, setelahnya Prabowo berjanji akan mengawasi mereka dengan seluruh instrumen dan senjata yang tersedia. Ia pun ingin koruptor untuk dikirim ke pulau terpencil dan dihukum menambak pasir secara terus-menerus.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com