Prabowo Ingin Bikin Kementerian Khusus Bencana, Kubu Jokowi Ingatkan Sudah Ada BNPB
Merdeka.com - Penanganan bencana menjadi perhatian khusus bagi Capres Prabowo. Mantan Danjen Kopassus itu bakal memaksimalkan anggaran kebencanaan. Kemudian, akan mendorong literasi kebencanaan kepada masyarakat supaya lebih tanggap dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Tidak hanya itu, jika terpilih menjadi Presiden, Prabowo berencana membuat kementerian khusus kebencanaan.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily mengingatkan bahwa sudah ada lembaga khusus yang menangani bencana. Ini sesuai dengan Undang-Undang yang ada.
"Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah Presiden,” ujar Ace melalui pernyataan tertulis, Selasa (1/1).
-
Siapa yang bertugas mencegah bencana? Dengan penampilan dari aktor-aktor seperti Anders Baasmo Christiansen, Ingrid Bols Berdal, dan Alma Gnther, 'La Palma' mengeksplorasi bagaimana tim ilmuwan berupaya mencegah dampak bencana alam yang dapat menghancurkan pulau tersebut.
-
Siapa yang terlibat mitigasi bencana? Mitigasi bencana melibatkan berbagai tindakan dan strategi untuk mengurangi risiko serta dampak bencana.
-
Apa yang dilakukan BNPB untuk antisipasi bencana? Kesiapsiagaan dalam pengecekan perangkat untuk mendeteksi bencana merupakan langkah antisipasi yang dilakukan oleh BNPB dan pihak terkait lainnya.
-
Siapa yang mengimbau warga untuk siapkan Tas Siaga Bencana? Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangsel, Sutang Suprianto menyebut, salah satu langkah sederhana yang dapat masyarakat lakukan dengan mempersiapkan Tas Siaga Bencana (TSB).
-
Kenapa mitigasi bencana penting? Pentingnya mitigasi terletak pada upaya membangun ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap ancaman bencana. Melalui konsep ini, mitigasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi investasi dan sumber daya manusia.
-
Bagaimana mitigasi bencana di Sumut? Salah satu aspek utama dari mitigasi bencana adalah identifikasi risiko dan kerentanannya. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang potensi bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah, seperti gempa bumi, banjir atau badai.Dengan memahami risiko ini, pihak terkait dapat merancang langkah-langkah konkret untuk mengurangi dampak potensial dan meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.
Dia menjelaskan, BNPB mengkoordinasi penanganan bencana dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, POLRI, BMKG, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD, dan para relawan kebencanaan.
Menurutnya, selama ini BNPB telah bekerja dengan sigap, cepat, tanggap dan responsif terhadap penanganan bencana. Seperti yang terjadi di NTB, Palu dan terakhir Tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung.
Begitu juga dengan komitmen pemerintah terhadap penanganan bencana. Salah satunya dengan kucuran anggaran.
"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 Miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp 6,5 Triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," jelas Ace.
Menurutnya, pemerintah sudah memiliki kecepatan dalam merespon bencana. Dia menilai Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan.
"Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," ucapnya.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan (BPN) Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyoroti masalah bencana yang belakangan melanda sejumlah daerah di Indonesia. Dahnil menyayangkan dalam penanganan bencana, pemerintah menghadapi masalah yang terus berulang. Bahkan, kata Dahnil, profesionalisme dari lembaga terkait misalnya BMKG masih perlu dievaluasi. Khususnya dalam menginformasikan adanya bencana yang kadang keliru.
Dahnil memandang, kekuatan penanganan bencana di Indonesia saat ini terletak pada kekuatan solidaritas masyarakatnya dibanding petugas resmi. Maka dari itu, penanganan bencana akan menjadi perhatian khusus bagi Prabowo. Mantan Danjen Kopassus itu bakal memaksimalkan anggaran kebencanaan. Kemudian, akan mendorong literasi kebencanaan kepada masyarakat supaya lebih tanggap dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan. Itu diharapkan," tutup Dahnil Anzar.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menekankan pentingnya 'negara hadir', sigap, gesit dalam merespons bencana alam.
Baca SelengkapnyaSejumlah tokoh dan menteri dalam World Water Forum ke-10 Bali melempar usul pembentukan Badan Air Nasional pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBerikut ketakutan Prabowo Subianto waspadai bencana buruk di IKN.
Baca SelengkapnyaTNI juga telah membentuk dapur umum terkait erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Baca SelengkapnyaMenurut Basuki, pengelolaan soal air saat ini masih efektif berkat bantuan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca SelengkapnyaPrabowo tidak akan membiarkan sedikit pun peluang yang bisa membahayakan IKN.
Baca SelengkapnyaIndonesia diharapkan dapat lebih maksimal dalam berkontribusi terhadap upaya global mengatasi pemanasan bumi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Pemerintah meningkatkan kesiagaan menyusul Indonesia sedang menghadapi cuaca ekstrem.
Baca SelengkapnyaBKKBN ingin agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menyiapkan lembaga yang mudah dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPelaksana tugas (Plt) Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dipanggil Prabowo Subianto dan ditanya kemajuan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaJanji itu merupakan bagian dari komitmen Prabowo untuk memperkuat hukum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelain dengan BNPB, rapat lewat video confrence juga diikuti beberapa jajaran Kabinet Merah Putih.
Baca Selengkapnya