'Prabowo Kalau Dibelah Passion-nya di Pertahanan dan Pertanian'

Merdeka.com - Program lumbung pangan nasional alias Food Estate yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto, dinilai strategis secara geostrategi dan geopolitik. Sehingga program ini disebut layak dipercayakan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menjadi leading sector yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional melalui Food estate sudah tepat.

Kata Adi, Food Estate bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan impor pangan, terutama di masa pandemi.

"Itu untuk jangka panjang memang kita harus mulai mengamputasi ketergantungan impor di semua sektor, kan pangan banyak sekali macam-macamnya. Tapi yang paling penting untuk jangka menengah, terutama di masa pandemi begini kita di Indonesia jangan sampai kekurangan pangan," ujar Adi, Sabtu (18/7).

Adi meyakini Kemhan yang dipimpin duet Prabowo-Trenggono mampu mengemban tugas yang diberi oleh Jokowi.

Pasalnya, selain ahli pertahanan, Prabowo dinilai memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat di bidang pertanian. Trenggono pun memiliki skill dalam manajemen, khususnya untuk pembiayaan yang mumpuni.

"Prabowo itu kalau dibelah passionnya ada di pertahanan dan pertanian. Dari dulu memang visi misinya soal ketahanan pangan dan keamanan. Passion dan style Prabowo ya dua hal itu," ujarnya.

Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Rencananya food estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menurut Adi, Prabowo sosok yang total dan berpengalaman dalam bertugas sejak ditunjuk jadi menteri.

"Wajar kalau kemudian presiden mempercayakan program ketahanan pangan ini kepada Prabowo. Karena Prabowo ini dianggap menteri yang relatif total dan all out bisa bekerja di tengah pandemi," ujar Adi.

Adi menuturkan salah satu bukti totalitas Prabowo bertugas menjadi Menhan adalah menyisihkan 80 persen anggaran Kemenhan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Dia menilai hal itu merupakan keseriusan Prabowo dalam bekerja.

"Artinya presiden ini cukup percaya dengan kerja-kerja Prabowo di tengah pandemi. Makanya kemudian Prabowo juga diminta untuk menjadi koordinator program ketahanan pangan. Saya kira beralasan," ujarnya.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara Refly Harun melalui akun YouTubenya menilai status Prabowo sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional tidak melanggar aturan. Bahkan dia menyebut Prabowo layak karena memiliki latar belakang di HKTI.

"Dari perspektif hukum tata negara tidak ada masalah," kata Refly di akun YouTube.

Dia menyebut sistem pemerintah presidensial membuat menteri tidak memiliki kekuasaan yang independen. Dia bekata kekuasaan menteri mengalir dari presiden selaku orang nomor satu.

"Menteri hanyalah pembantu presiden," ujarnya.