Prabowo Kritik Infrastruktur, Jokowi Andalkan Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan
Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, perencanaan pembangunan saat ini di Indonesia masih belum melibatkan masyarakat yang terdampak. Akhirnya menyebabkan adanya konflik agraria, perampasan tanah dan benturan dengan kearifan lokal.
"Esensi pada kedekatan kita bagus untuk rakyat, dalam perencanaan harus mengikutsertakan masyarakat yang akan terkena dampak. Kita harus mendukung keekonomian, dampak sosial dari pembangunan infrastruktur itu," katanya dalam debat kedua Capres, Minggu (17/2).
Selain itu dia juga menyinggung biaya pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada utang negara. Selain itu, mantan Danjen Kopassus juga menyinggung adanya permasalahan ganti-rugi bagi warga yang tanahnya digunakan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
"Tentu infrastruktur harus untuk kepentingan yang besar. Sehingga kita bisa memiliki nilai tambah dari ekonomi kita, bukan beban masyarakat. Membayar utang tersebut merupakan beban kita semua," tegasnya.
Menanggapi pernyataan Prabowo, Jokowi menegaskan, pihaknya telah memerintahkan kepada seluruh pihak swasta maupun BUMN untuk mengalokasikan dana tambahan untuk ganti-rugi. Bahkan, dia memastikan, selama dirinya menjadi Presiden tidak pernah ada kericuhan terkait ganti-rugi lahan.
"Untuk ganti-rugi bisa kita lihat selama 4,5 tahun hampir tidak ada konflik pembebasan lahan. Karena tidak ada ganti-rugi yang ada ganti-untung. Pembebasan lahan itu kecil porsinya kenapa tidak ditingkatkan itu yang saya perintahkan porsi pembebasan lahan diperbesar agar tidak ada konflik," jelasnya.
Mendengar jawaban Jokowi, Prabowo mempertanyakan dampak dari adanya pembangunan infrastruktur yang dikerjakan. Sebab berdasarkan data yang dimilikinya, dia menjelaskan, indeks perkilometer pembangunan di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan Thailand, Vietnam dan Maroko.
"Saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita. Kalau kita pelajari dan kita lihat dalam laporan Bank Dunia terakhir menyatakan bahwa hampir tidak kelihatan pertumbuhan kita secara real," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo memiliki ratusan ribu hektar lahan yang berada di Aceh dan Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca SelengkapnyaPrabowo mempertanyakan kecerdasan orang yang kerap mengungkit luas lahan miliknya.
Baca SelengkapnyaSembari bercanda, Jokowi mengaku beruntung memiliki menteri mantan panglima TNI yakni Hadi Tjahjanto.
Baca SelengkapnyaSosok tersebut yang membongkar data lahan seluas 340.000 hektar
Baca SelengkapnyaAnies mengungkit kembali ucapan Jokowi hampir lima tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaLaporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaJokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya