Prabowo Mau Audit Investigasi APBN era Jokowi, PDIP Bilang Sudah Sering Dilakukan

Merdeka.com - PDIP tak khawatir dengan rencana audit investigasi tata kelola APBN rezim Jokowi jika Prabowo-Sandiaga menang Pilpres 2019. Sebab, selama ini, PDIP menekankan, BPK juga telah melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Ini yang oleh orang Jawa diistilahkan 'legan nggolek momongan', bujangan mencari anak asuh/gendongan. Pelaksanaan APBN itu sudah diaudit BPK dan hasil-hasil pelaksanaannya dan pertanggungjawabannya dinyatakan dalam UU," kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno kepada merdeka.com, Senin (8/4).

Menurut dia, audit investigatif adalah hal yang wajar. Selama ini, hal tersebut sudah dilakukan oleh BPK.

"Bila dari audit BPK ada temuan, dan temuan tersebut berindikasi merugikan keuangan negara, dapat dilakukan audit investigatif. Dan itu sudah sering dilakukan," tutur anggota DPR ini.

Hendrawan mencontohkan, PDIP paling depan mendorong audit investigatif terhadap Pelindo. Sehingga, tak ada yang perlu dikhawatirkan soal ancaman audit dari kubu Prabowo tersebut.

Terlebih, PDIP menegaskan, dirinya yakin, pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan sesuai UU yang ada. Dia membantah, laporan BPK tak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Lho fraksi kami yang justru sering mendorong dilakukan audit investigatif. Coba dilihat catatan persidangan-persidangan yang ada. Bedanya, kami tidak berteriak-teriak dengan gusar, karena tujuan kami adalah perbaikan tata kelola dan tindakan-tindakan korektif secukupnya," tutup dia.

Sebelumnya diberitakan, Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN era Jokowi, apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.

Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.

"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.

Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.

"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.

Dalam sejumlah kampanye di Pilpres 2019, Prabowo berkomitmen membentuk pemerintahan yang bersih dari korupsi. Termasuk, mengejar para koruptor-koruptor yang mencuri uang rakyat.

Teranyar, saat kampanye di Yogyakarta hari ini, Prabowo telah mengantongi elite Jakarta yang menguasai kekayaan negeri. Dia berjanji akan mengungkap hal itu.

"Bagaimana terjadi segelintir orang menguasai kekayaan ratusan juta bangsa Indonesia. Saudara-saudara, negara sedang sakit Ibu Pertiwi sedang diperkosa," ujar Prabowo.

"Nanti ada yang tanya, Prabowo sebut dong siapa itu yang dimaksud (bajingan)? Prabowo sebut dong. Lo minta gue sebut namanya? Nanti gue sebut nama lengkap dengan alamatnya," tambah Prabowo.

Dalam kesempatan itu pula, Prabowo mengatakan, BUMN yang ada di Indonesia saat ini telah dirampok. Perampokan ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

"BUMN-BUMN kebanggaan kita, BUMN-BUMN milik rakyat kebanggaan kita. Garuda, Pertamina, PLN, semua dirampok saudara-saudara sekalian," ujar Prabowo dalam pidatonya.

"Nanti. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, bung. Buktinya ada segudang ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan tidak ada tindak lanjut," tegas Prabowo."Nanti. Nanti mereka tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bung, bung. Buktinya ada segudang ada di BPK. BPK mengumumkan ada ribuan, belasan ribu temuan tidak ada tindak lanjut," tambah dia.