Prabowo Menang, PAN Ingin Audit Belanja Berbau Politik di Era Jokowi
Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) penting dilakukan audit investigasi terhadap APBN yang dikelola oleh rezim Joko Widodo (Jokowi). PAN ikut mendorong jika Prabowo-Sandiaga menang pada 17 April nanti, tata kelola APBN selama Jokowi memimpin segera dilakukan audit.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo menilai, belanja di beberapa pos APBN era Jokowi yang mengandung tanda tanya besar.
"(Audit APBN) Perlu, karena memang ada beberapa pos belanja APBN yang patut dipertanyakan. Contohnya, Bank Dunia sekalipun mengkritik belanja infrastruktur. Belum lagi belanja yang berbau politik," jelas Dradjad yang juga anggota BPN Prabowo-Sandiaga itu saat dihubungi merdeka.com, Minggu (7/4).
-
Siapa yang mengingatkan Prabowo-Gibran soal APBN? Direktur Kolaborasi Internasional, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah mengingatkan agar pemerintah baru mendatang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara ugal-ugalan.
-
Bagaimana cara Jokowi mempersiapkan Prabowo? 'Jadi, Mas Bowo berangkat ke sini ketemu ini jadi beliau yang saya siap pak siap bener saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau saya ke Jepang saya sekarang di perintahkan untuk ke Timur Tengah karena sangat penting,' imbuh dia.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa APBN penting buat negara? APBN memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara.
-
Apa itu Pantarlih Pemilu? Pantarlih adalah singkatan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Dipilihnya pantarlih ini tentu memiliki tugas dan kewajiban yang jelas. Sebagai salah satu peran penting dalam pelaksanaan pemilu, maka perlu dipahami lebih lanjut apa itu Pantarlih Pemilu.
-
Kenapa Prabowo-Gibran harus hati-hati pakai APBN? Imaduddin mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dradjad menyindir, berbagai bingkisan yang dibagikan selama massa kampanye Pilpres 2019. Namun, dia tak menjelaskan bingkisan apa yang dimaksud.
Pakar ekonomi itu mempertanyakan dari mana biaya membagikan bingkisan tersebut. Hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan kepada rakyat apabila menggunakan APBN.
"Contohnya, bingkisan-bingkisan itu uangnya dari mana? Jika dari pos APBN, apa nomenklaturnya? Jika bukan dari APBN, lalu dari siapa? Masuk gratifikasi atau tidak?" jelas Dradjad.
Audit penting demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih khususnya bagi Prabowo-Sandiaga. Tapi dia tak mau mengungkap, tindakan apa yang dilakukan apabila ditemukan penyimpangan dalam audit investigasi tersebut, apakah membawa ke ranah hukum atau dibawa ke DPR dengan membentuk pansus.
"Saya rasa demi tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi, audit investigasi bisa dilakukan untuk belanja yang layak dipertanyakan di atas," tutup Dradjad.
Sebelumnya, rencana audit investigasi APBN apabila Prabowo-Sandi menang ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Gerindra, Mulyadi. Menurut dia, hal itu wajar dilakukan demi pertanggung jawaban kepada rakyat.
Mulyadi melihat, ada kekhawatiran rezim Jokowi akan rencana audit investigasi yang bakal dilakukan Prabowo-Sandiaga nantinya jika menang Pilpres 2019. Sebab, dari situ sangat terlihat, tata kelola pemerintahan Jokowi yang merugikan rakyat.
"Salah satu kekhawatiran rezim ini saya kira akan adanya audit investigasi terhadap tata kelola APBN. Karena itu hak rakyat, wajar saja kalau itu dilakukan. Maka hari ini begitu allout perjuangan mempertahankan kekuasaan," jelas Caleg DPR RI dari Gerindra Dapil Kabupaten Bogor tersebut.
Dengan audit ini, jelas Mulyadi, juga akan kelihatan ada tidaknya penyimpangan tata kelola keuangan negara yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Dia tak menutup kemungkinan nantinya hasil audit akan berujung pada proses hukum.
"Kalau hasil audit ada temuan menyimpang bisa berkonsekuensi hukum, karena proses pengelolaan anggaran semua sudah diatur melalui UU APBN, maka proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban APBN ada SOP yang sudah jelas," tutup mantan rekan bisnis Prabowo Subianto ini.
Dalam sejumlah kampanyenya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kerap menyuarakan kebocoran anggaran negara. Prabowo juga berkomitmen akan membuktikan hal tersebut jika terpilih menjadi presiden pada 17 April nanti.
"Saya akan mencari bukti. Dan saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Bahkan ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar," kata Prabowo di acara Studium Generale 'Renaisans Indonesia' di kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Jawa Barat, Jumat 8 Maret 2019 lalu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi pada Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDirinya mengungkapkan, jika ketua umum partainya sudah melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi.
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengatakan, Presiden Jokowi mengerahkan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mencari tahu data terkait partai politik
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menegaskan, pemerintahannya mendatang akan mengamankan tiap Rupiah penerimaan negara
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan PAN konsisten mendukung Prabowo Subianto dalam tiga Pemilu terakhir.
Baca Selengkapnya