Prabowo minta Pemilu ulang, ini tanggapan kubu Jokowi
Merdeka.com - Calon presiden Prabowo Subianto meminta agar Pemilu presiden diulang. Menurutnya, banyak kecurangan selama perhelatan ini digelar.
Pernyataan mantan Danjen Kopassus itu pun langsung mendapat banyak reaksi dari berbagai pihak. Tidak hanya dari internalnya, kubu Jokowi-Jusuf Kalla juga menanggapi pernyataan Prabowo.
Berbagai tanggapan miring pun langsung dilontarkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut dua itu. Tak sedikit dari mereka yang menyebut ucapan Prabowo sebagai tanda kekalahan.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang minta Prabowo ulang seleksi capim KPK? Sebelumnya, sejumlah pihak minta Presiden Prabowo Subianto mengulang calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Karena menilai pansel yang sah adalah pansel yang dibentuk oleh Prabowo selaku presiden saat ini.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Berikut beberapa pernyataan kubu Jokowi-Jusuf Kalla soal permintaan Prabowo yang inginkan Pemilu presiden diulang:
Prabowo tidak siap kalah
Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menilai tidak seharusnya calon presiden Prabowo Subianto meminta agar pemilihan umum presiden ditunda. Permintaan itu justru memberi kesan capres nomor urut satu itu kalah dari Jokowi."Biasanya kalau meminta ditunda jangan-jangan enggak siap kalah," ujar Ruhut saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (19/7) malam.Ruhut menilai proses pemungutan suara sudah berjalan baik. Dia juga menyarankan agar semua pihak sabar menunggu hasil rekapitulasi KPU 22 Juli nanti."Kita patuh saja dengan KPU dan Bawaslu karena pesta demokrasi mereka tuan rumahnya, kita hanya peserta jadi kita hormati tuan rumah," tuturnya.
Kubu Jokowi-JK merasa sering dicurangi
Calon presiden dengan nomor urut satu Prabowo Subianto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemilihan suara ulang. Anggota tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) Marwan Jafar menegaskan pemilu tidak perlu diulang.Marwan mengungkapkan, Pihak Jokowi yang selama ini sering mendapatkan laporan kecurangan, tidak pernah meminta Pilpres diulang. Karena pada tanggal 9 Juli lalu, seluruh rakyat Indonesia telah memberikan hak suaranya."Ya pemilu sudah selesai. Sudah legitimit partisipasi rakyat sudah selesai. Kalau kecurangan itu siapa? Yang banyak pihak Jokowi yang sering dicurangi saja nggak pernah minta pemilu ulang," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (19/7).Menutunya, jika memang ada kecurangan, Pilpres ulang bukan menjadi jawaban. Sebab selama ini sudah ada mekanisme yang diberikan dimiliki KPU, dengan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena saat ini sudah ada 80 persen suara yang terkumpul di KPU."Ya pemilu sudah selesai, sudah legitimit partisipasi rakyat sudah. 80 persen suara sudah sangat legitimit," tegas Marwan
Permintaan Prabowo tak masuk akal
Anggota tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) Marwan Jafar mengatakan, pernyataan meminta rekapitulasi suara ditunda dapat diartikan kemenangan untuk Jokowi-JK. Sebab penundaan itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan."Nggak masuk akal. Kalau minta ditunda artinya bahwa sudah mengakui kemenangan Jokowi-JK," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (18/7)Marwan tidak ingin menduga-duga mengenai apa tujuan kubu Prabowo-Hatta meminta rekapitulasi suara ditunda selama satu bulan. Karena baginya, inti adanya permintaan penundaan tersebut telah menunjukkan pasangan Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014."Ya kita tidak usah berbicara itu (niat mereka), tapi secara tidak langsung Jokowi-JK sudah menang," tutupnya.
Prabowo lebih baik lihat hasil KPU
Tim Kampanye Nasional Jokowi-Jusuf Kalla Saleh Husin mengatakan tidak perlu adanya penundaan pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2014 yang telah dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 2014. Menurut dia, saat ini lebih baik kedua capres menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)."Menurut kami, tidak perlu ditunda. Saat ini kita lebih baik menunggu hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU), ikuti mekanisme tanggal yang sudah ditetapkan," ujar Saleh di Gedung DPP Partai Hanura Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7).Saleh menegaskan, bila ada pihak yang ingin mengajukan keberatan terkait temuan kecurangan Pilpres sebaiknya lapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai pengumuman resmi di KPU. Sebab, MK akan langsung membuka pendaftaran selama 3x24 jam bagi siapapun yang ingin mengajukan sengketa Pilpres."Karena sudah ada aturannya jika nanti ada keberatan terkait hasil Pilpres 2014," ujarnya.
Jokowi minta Prabowo jangan tunda
Calon presiden Joko Widodo menentang permintaan kubu Prabowo agar pengumuman rekapitulasi KPU 22 Juli ditunda. Menurutnya, proses pilpres sudah berjalan sesuai dengan aturan."Saya kita ndak perlu ditunda lagi. Wong sudah selesai ditunda, untuk apa itu?" ujar Jokowi sambil tersenyum di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/7).Mengenai pernyataan Prabowo pemilihan ulang di 5.800 TPS, Jokowi mengaku tidak tahu. Dia juga menyerahkan sepenuhnya ke KPU dan Bawaslu."Hehehehe, enggak tahu itu, saya nggak tahu," kata Jokowi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yusril Ihza Mahendra selaku ketua tim hukum Prabowo-Gibran mencecar tajam saksi ahli.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo mempertanyakan kelayakan gugatan dari Timnas AMIN ke Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaGolkar dan PAN sudah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaTim Hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi menyerahkan kesimpulan Sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku jengkel dengan isu keretakan hubungannya dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo itu mempersilakan asal sesuai aturan yang ada.
Baca SelengkapnyaHabiburrahman menegaskan pihaknya terbuka apabila kubunya mendapat dukungan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Gerindra sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menjawab soal isu Pemilu 2024 hanya diikuti dua poros.
Baca SelengkapnyaTim Prabowo-Gibran di Sidang Sengketa Pilpres 2024 keberatan, jika hakim konstitusi hendak memanggil empat menteri dari kabinet Jokowi untuk bersaksi
Baca SelengkapnyaMenurut dia, politik adu domba tersebut sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita.
Baca Selengkapnya