Prabowo-Sandi Luncurkan Aplikasi Kawal Suara Pemilu 2019
Merdeka.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi akan menutup potensi kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019 yang akan berlangsung 17 April mendatang. Direktur Saksi Nasional BPN Prabowo-Sandi, Prasetyo Hadi menyebut salah satu upaya pihaknya mengawal pemungutan suara dengan cara meluncurkan aplikasi laporan masyarakat berbasis internet.
"Dengan cara ini, semua masyarakat pengguna smartphone dapat menjadi saksi di TPS masing-masing. Ini pula merupakan semangat rakyat dalam gotong-royong menjaga TPS ," kata Prasetyo Hadi lewat keterangannya, Senin (25/3).
Ia menjelaskan, untuk pengguna android, aplikasi resmi yang diluncurkan BPN ini dapat diunduh melalui Google Play Store: 'Relawan Adil Makmur' https://play.google.com/store/apps/details?id=www.dgeo.id.
-
Kenapa berita tentang Prabowo di Pilpres 2024 disebar? 'Tingkat elektabilitas Prabowo Gibran kini begitu tinggi, pasangan ini diprediksi akan menang. Karena itu pembusukan politik mulai diembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo,' tegas Yusril.
-
Siapa yang akan dimintai pendapat Prabowo soal kabinet? 'Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo,' kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa yang akan dilakukan Prabowo? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana Prabowo menanggapi nyinyiran tentang program Jokowi? Prabowo tak masalah dengan nyinyiran itu. Karena, ia mengaku sebagai tim Jokowi.
-
Siapa yang ungkapkan target PDB Prabowo? Orang terdekat Prabowo Subianto sekaligus Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa, Dirgayuza Setiawan, mengungkapkan pemerintahan baru Prabowo Subianto menargetkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia naik menjadi USD35.500 per kapita dalam lima tahun ke depan.
"Sementara pengguna iOS dan semua perangkat lain bisa mengakses web melalui https://adil.makmur.id. Ini juga mudah untuk mendaftarkan diri kita menjadi saksi TPS," terang Prasetyo.
"Kita kawal bersama pemungutan suara ini. Sebagai saksi sekaligus pemantau demokrasi," imbuhnya.
Priyo menambahkan, setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat nantinya akan masuk ke pusat tabulasi data nasional di Direktorat Saksi BPN Prabowo-Sandi.
"Imbauan kami, kepada seluruh masyarakat, khususnya jaringan relawan, simpatisan, dan pendukung Prabowo-Sandi, mari kita bantu kawal perolehan suara pilpres 2019 dari kecurangan. Mari gunakan perangkat kita untuk mengawal suara Prabowo-Sandi," kata politisi Partai Gerindra itu.
"Dan tentunya, kami berterima kasih kepada seluruh rakyat, relawan, dan simpatisan Koalisi Adil Makmur, serta semua jaringan pendukung 02 yang telah rela berjuang tanpa mengharap apa pun selain Indonesia Menang, dan Indonesia adil dan makmur," tandas Prasetyo Hadi.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan, jika partainya sudah memerintahkan sebanyak 1,6 juta
Baca SelengkapnyaSebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaMuncul Gerakan Kawal Pemilu 2024 dengan Aplikasi "Warga Jaga Suara"
Baca SelengkapnyaAplikasi ini ditujukan untuk mencegah kecurangan yang mungkin bisa terjadi di lapangan khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto mendengar kabar ada pihak-pihak yang ingin berbuat curang di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIdham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri.
Baca SelengkapnyaDari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca SelengkapnyaSelain itu, aplikasi ini dibentuk sebagai alat edukasi politik di kalangan Milenial dan Gen Z.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi.
Baca SelengkapnyaPrabowo bakal membuktikan kerjanya kepada para pihak yang tidak memilihnya.
Baca SelengkapnyaJika dalam penelusuran ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjuti-nya sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan catatan merdeka.com, pada Rabu (13/3), KPU sudah melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 tingkat nasional di 15 provinsi
Baca Selengkapnya