Prabowo-Sandi Punya Solusi 'Move On' Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Merdeka.com - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno meminta Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar membuktikan jika mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto terlibat pelanggaran HAM. Dalam sebuah video viral, Agum mengaku tahu dimana para korban penculikan dibunuh dan dikubur.
"Tolong diserahkan bukti-bukti yang dimilikinya, supaya bisa diproses. Saya yakin Pak Prabowo juga sangat mendukung," kata Sandiaga di kawasan Bulungan, Jakarta, Jumat (15/3).
Menurutnya, pemerintah sudah punya mekanisme untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Sandiaga heran kasus itu kerap muncul di tahun politik.
-
Siapa yang mengalami pelanggaran HAM? Abdul mengaku mendapat telepon dari kerabat di Shanghai pada September 2017. Menurut Abdul, kerabatnya itu mengabarkan bahwa adiknya diambil dari kamp konsentrasi warga Uighur di China.
-
Apa saja jenis pelanggaran HAM yang ada? Jenis pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.
-
Bagaimana contoh penerapan HAM? Contoh hak-hak asasi pribadi yaitu:Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
-
Siapa yang diperiksa Komnas HAM? Komnas HAM memeriksa mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Munir, Usman Hamid untuk menyelidiki kasus pembunuhan Munir yang terjadi 20 tahun lalu.
-
Apa yang ditandatangani oleh Menkum HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Apa yang digali Komnas HAM? Usman ditanya seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir. Komnas HAM juga bertanya sosok yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir.
"Pelanggaran berat HAM sudah ada mekanismenya diserahkan dan pemerintah sudah punya kesempatan 5 tahun, kenapa baru di ujung seperti itu," ucap Sandiaga.
Terkait hal itu, bagi Sandi, negara sulit mencapai masa depan bila terus berkutat di masa lalu tanpa ada penyelesaian secara tuntas. Dia berharap, pernyataan Agum merupakan pintu untuk pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM secara konkret.
"Kalau kita lihat spion terus, kita bisa bisa enggak dapat orientasi yang baik untuk masa depan. Jadi kita harap ini jadi pengingat kita dan apa yang diungkapkan oleh Pak Agum tersebut harapan kita adalah yang terakhir kali untuk disampaikan supaya dituntaskan karena kalau tidak sangat merupakan jadi cacat setiap proses lima tahun demokrasi," tuturnya.
Menurutnya, masyarakat bisa menilai sendiri maksud tujuan Agum mengungkapkan hal tersebut. Meski begitu, Sandiaga menganggap mantan gubernur Lemhannas itu sebagai keluarga.
"Masyarakat sudah bisa menilai sendiri. Kalau misalnya Pak Agum kan bagian dari tokoh-tokoh yang sangat kita hormati, saya sangat menghormati senior kita Pak Agum dan itu sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri," tuturnya.
Sandiaga bersama Prabowo menawarkan terobosan untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu supaya tidak menjadi bahan dalam pemilu lima tahunan.
"Kita akan buat suatu mekanisme jika Prabowo-Sandi terpilih agar isu masalah HAM berat masa lalu itu bisa terselesaikan, kita move on dari isu tersebut. Dan mekanismenya sedang disusun seperti mirip truth and reconcilation console yang ada di Afrika Selatan waktu itu, dan mereka berhasil move on dari masalah masalah masa lalunya," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo-Gibran tak mencantumkan program penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam visi-misinya.
Baca SelengkapnyaTernyata ada alasan yang sangat kuat di balik komitmen itu.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaSaat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaMahfud sesumbar bahwa penuntasan kasus HAM di bawah kepemimpinan mendapat pujian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaMahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.
Baca SelengkapnyaBerharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaWiranto Heran dengan Isu Pelanggaran HAM yang Kerap Dimunculkan Jelang Pilpers
Baca SelengkapnyaGanjar tidak puas dengan jawaban Prabowo, karena tidak menjawab dua pertanyaan.
Baca Selengkapnya