Prabowo-Sandiaga Jamin Hukum Bebas Intervensi

Merdeka.com - Prabowo-Sandiaga tengah mematangkan persiapan debat capres-cawapres perdana yang akan digelar 17 Januari 2019 nanti. Tema yang ditentukan KPU yakni terkait Hukum, HAM, Terorisme dan Korupsi.

Partai Demokrat sebagai rekan koalisi Prabowo-Sandiaga, telah mengirimkan sederet usulan materi debat. Sayang, tak sedikitpun bahan materi debat yang dikirim ke tim Prabowo-Sandiaga dibocorkan.

Tim debat pasangan nomor urut 02 tengah bekerja. Rapat demi rapat dilakukan, masukan demi masukan juga dibahas. Sejumlah nama penting berpengalaman dimintai pandangan untuk mematangkan persiapan debat.

"Kita tunggu saja nanti," kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan saat dikonfirmasi merdeka.com, Minggu (13/1).

Penegakan hukum yang adil dan tak pandang bulu tentu menjadi perhatian khusus koalisi ini. Bukan hanya di era pemerintahan Jokowi-JK, hukum yang berkeadilan selalu menjadi sorotan di setiap pemerintahan.

"Kita ingin perkuat aparat penegak hukum, khususnya di bidang korupsi, penguatan KPK, kepolisian dan kejaksaan," kata Cawapres Sandiaga di DPP PKS, seraya menegaskan siap menghadapi debat tengah pekan ini.

Satu contoh penegak hukum yang kerap menjadi sorotan yakni soal kepemimpinan mantan politikus NasDem, M Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Sejak memimpin Kejaksaan RI, tak sedikit lembaga pemerhati hukum mendesak Prasetyo, bahkan meminta Presiden Jokowi untuk mengganti Prasetyo. ICW dan PP Muhammadiyah salah satu yang menyoroti kepemimpinannya.

Untuk mencegah adanya intervensi politik dalam penegakan hukum, Prabowo-Sandiaga menjanjikan jabatan Jaksa Agung yang bebas dari politik. Hal itu dijamin langsung oleh Hinca.

"Kita tegas jabatan Jaksa Agung tidak boleh dari parpol," kata Hinca menambahkan.

Demokrat pernah menyoroti kinerja Jaksa Agung Prasetyo. Bahkan, Wasekjen Demokrat, Andi Arief sempat menyinggung Prasetyo sebagai ketua DPD NasDem provinsi kejaksaan. Gara-garanya, kader Demokrat Vicky Lumentut tiba-tiba saja pindah ke NasDem. Diduga karena persoalan hukum yang menjerat Vicky di Kejaksaan. Tapi, polemik ini selesai saat Ketum Demokrat SBY meminta maaf pada Kejaksaan Agung karena pernyataan Andi yang terlalu keras.

Prabowo-Sandiaga juga menargetkan perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia, yaitu naik lima poin tiap tahun apabila pasangan ini menjadi presiden dan wakil presiden. Saat ini indeks korupsi dinilai masih stagnan.

Juru debat Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman menilai, IPK Indonesia berjalan stagnan sejak beberapa tahun, yaitu bertahan di angka 37 poin dari skor tertinggi 100 poin. Angka tersebut belum cukup memuaskan melihat kondisi Indonesia dan memungkinkan mencapai 50 poin seperti target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Oleh karena itu, kalau Prabowo-Sandi menang, hukum tidak tebang pilih, transparansi, dan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman mengatakan, di bidang hukum ada beberapa program aksi yang akan dijalankan, pertama adanya jaminan kemerdekaan masyarakat dalam mengeluarkan pendapat. Dia menilai, kebebasan berekspresi masyarakat saat ini ada pada titik kritis karena orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah dituduh sebagai perbuatan makar.

"Misalnya, tokoh-tokoh yang terlibat gerakan 212 dituduhkan makar, bahkan advokasi tidak bisa dilakukan," katanya.

Program kedua, menurut dia, menjamin hak konstitusional masyarakat karena dalam UUD NRI Tahun 1945 hampir setengahnya membahas hak asasi manusia (HAM) sehingga perlu dipastikan bagaimana hak rakyat mendapatkan jaminan kesehatan. Program ketiga, lanjut dia, adalah penguatan gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satunya dengan penguatan posisi KPK.

Habib menegaskan, harus ada jaminan bahwa KPK tidak diintervensi oleh kekuatan eksekutif dan di legislatif tidak diganggu dengan upaya yang dapat memperlemah KPK.

"Kalau disuruh memilih apakah mengutamakan penindakan atau pencegahan, kami ingin keduanya sempurna," ujar Habib.

Sementara itu, Juru Debat Prabowo-Sandiaga lainnya, Jansen Sitindaon menilai, saat ini pemerintah tidak menjamin kebebasan berpendapat. Dia melihat ada rasa ketakutan rakyat untuk mengemukakan pendapat di depan umum.

Dia menjamin, supremasi hukum ditegakkan tanpa dikriminasi adil dan transparan di era pemerintahan Prabowo-Sandiaga. Dia juga menjamin, koalisinya akan mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasan.

Wasekjen Demokrat ini membandingkan kebebasan berpendapat di era Jokowi dan pemerintahan SBY dahulu. Dia merasakan perbedaan yang amat tajam dari sisi mengemukakan pendapat.

"Contoh orang bawa kerbau untuk demo Pak SBY dijuluki dengan nama beliau, Pak SBY tidak reaktif, itu dianggap sebagai bagian khasanah demokrasi, biar masyarakat menilai, tepat atau tidak. Cara-cara demo sejenis itu, Pak SBY saat itu sama sekali tidak mengambil tindakan hukum termasuk timnya Pak SBY juga tidak reaktif. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit lapor polisi," kata Jansen.

"Jadi telinga Pak SBY lebih tebal dari yang sekarang, kalau yang sekarang agak tipis," tambah Jansen.

Demokrat menjamin adanya kebebasan berpendapat saat Prabowo-Sandiaga memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Masyarakat akan dijamin hak berpendapatnya sama seperti saat SBY memerintah 10 tahun yang lalu.

"Kami patai pengusung Pak Prabowo salah satunya akan kami garansi itu, dipulihkan kembali rasa mencekam masyarakat untuk mengkritik pemimpin di alam demokrasi, akan kami pulihkan, rakyat harus nyaman," kata Jansen yang juga tim hukum Prabowo-Sandiaga itu.

Begitu pula dengan KPK, Prabowo-Sandiaga berjanji akan menjamin keselataman dan kehidupan para pimpinan, penyidik serta pegawai KPK yang hari demi hari hidupnya dibhaktikan untuk menyelamatkan negara dari korupsi.

Koalisi Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ini menjamin tak ada upaya pelemahan kepada KPK mulai dari bentuk teror sampai upaya revisi UU KPK yang bisa melemahkan. Prabowo-Sandiaga akan memperkuat lembaga KPK sertan mensinergikan penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

"Di masa Pak Jokowi inikan KPK beberapa kali mengalami teror, sampai kemudian paling heboh penyiraman air keras Novel Baswedan, sampai sekarang kasusnya mangkrak," tutur Jansen.

"Ke depan jika Prabowo terpilih, kasus Novel akan segera dituntaskan, karena memang tindak pidana belum kedaluwarsa, jadi kedua secara umum, kita melindungi KPK dan penyidiknya, negara akan melindungi KPK," tutup Jansen. (mdk/rnd)