Prabowo tak takut sendiri

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan tidak masalah jika hanya partainya saja yang menjadi oposisi. Fadli Zon mengaku sikap tersebut merupakan perintah Prabowo Subianto.

Sikap Prabowo ini, katanya, merupakan respons dari sinyal Partai Golkar yang bakal merapat mendukung pemerintahan Jokowi-JK dan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Menanggapi hal ini, pengamat politik Lembaga Riset Populi Centre, Usep S Ahyar mengatakan sikap yang ditunjukkan Prabowo ini karena ingin menunjukkan konsistensinya untuk tetap menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan.

Namun, dia juga beranggapan banyaknya partai politik yang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintah dan keluar dari statusnya sebagai oposisi, maka kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi tidak seimbang dan kurang sehat. Karena, kata Usep, oposisi selama ini memegang peran untuk memberikan kontrol dan penyeimbang bagi pemerintahan.

"Ya saya kira memang dalam hal ini Prabowo ingin menunjukkan konsistensinya berada di luar pemerintahan. Saya kira partai yang di luar pemerintahan di alam demokrasi ini sebaiknya ada, karena sebagai penyeimbang, oposisi loyal untuk menyeimbangkan pemerintahan. Jadi kalau semua masuk tidak seimbang, kalau tanpa kekuatan oposisi ini tidak terlalu efektif juga," jelasnya.

Menurutnya, kekuatan oposisi sebenarnya tidak memandang jumlah, sehingga tidak masalah jika Partai Gerindra akhirnya berjalan seorang diri. Justru, lanjut Usep, ini menjadi kesempatan bagi partai Gerindra untuk menciptakan oposisi yang lebih substansif, yakni memberikan kritik yang berdasar pada kepentingan rakyat bukan koalisi.

"Kalau menurut saya oposisi yang tidak mengandalkan jumlah yang besar, ini menurut saya Gerindra harus melakukan oposisi yang lebih substansif, misalkan kritik bukan adu kekuatan jumlah tapi adu konsep, jadi kalau Prabowo melakukan kritik terhadap pemerintah dan sejalan dengan rakyat akan lebih bermutu dan berkualitas. Yang paling penting substansi dari oposisi," tandas Usep.

Ditambahkannya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDI Perjuangan juga berstatus sebagai partai minoritas. Namun, dapat menunjukkan tajinya sebagai kekuatan oposisi dengan memberikan kritik kepada pemerintah dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

"Ingat kalau contoh Pemerintah SBY, PDIP ini kan minoritas, tapi pernah dia melakukan itu sejalan dengan kepentingan rakyat atau tidak. Jika sesuai dengan kepentingan rakyat maka bunyi ini oposisi ini. Jadi kualitas oposisinya yang harus diciptakan," tutupnya kepada merdeka.com.

Seperti diketahui Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat koordinasi di Bali, Senin (4/1). Sejumlah rekomendasi dikeluarkan. Mulai dari sikap politik partai sampai persoalan kisruh internal di tubuh partai berlambang beringin tersebut.

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Ical Ibrahim Lambong menyebut ada delapan poin penting hasil konsolidasi di Bali. Salah satunya sikap Partai Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.

"Direkomendasikan kepada Rapimnas untuk dibahas agar Partai Golkar mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Ibrahim melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Selasa (5/1) lalu. (mdk/dan)