Pramono Anung: Ada kesalahan dalam rilis absensi BK
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung merasa terkejut dengan rilis daftar kehadiran anggota dewan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR. Dia menilai, dalam rilis tersebut ada kesalahan yang dilakukan oleh sekretariat BK.
Pramono mengatakan, begitu melihat rilis yang dilakukan oleh BK, dirinya langsung menelepon pimpinan BK untuk mengetahui validasi dalam rilis tersebut. Sebab, kata dia, pimpinan DPR dan MPR tidak memiliki keharusan untuk menghadiri sidang paripurna.
Namun, pada kenyataannya, dalam rilis yang dikeluarkan oleh BK, banyak pimpinan DPR dan MPR yang mangkir saat sidang paripurna.
-
Mengapa rapat paripurna DPR tidak lagi sebut kehadiran virtual? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa Kapolri tidak hadir di HUT PP Polri? “Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.“
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Saya menelepon Badan Kehormatan, pimpinan DPR dan MPR absensinya tidak ada kalau dirilis hasilnya pasti nol dan itu tidak adil," jelas Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5).
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, tugas pimpinan DPR dan MPR sangatlah berat, sehingga tidak punya keharusan untuk hadir dalam rapat paripurna. Dia menilai, ada kesalahan yang dilakukan BK DPR dalam rekapitulasi daftar kehadiran para anggota DPR di sidang paripurna.
"Tugas pimpinan DPR dan MPR sangat berat, libur pun kita masuk. Memang ada kesalahan awalnya dari kesekjenan," tegas dia.
Dia pun sangat menyayangkan dengan hasil rekapitulasi yang disimpulkan oleh BK DPR. Dengan begitu, kata dia, citra pimpinan DPR akan semakin buruk di masyarakat.
"Sudah dirilis dan itu sudah keluar stigma pimpinan DPR kehadirannya nol. Saya masih lumayan 40 persen karena memang pada periode ini kebetulan saya banyak dapat giliran pimpin sidang, itu tidak adil," tandasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Jangankan Cak Imin, Ibu Puan juga enggak ada kemarin," kata Anggota DPR Fraksi PKB Luluk
Baca SelengkapnyaAwiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca SelengkapnyaDasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaMKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaKehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur) selalu saja mengundang tanda tanya
Baca SelengkapnyaAda cerita unik di balik tertundanya rapat paripurna yang bakal mengesahkan RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.
Baca Selengkapnya