Pramono Anung bantah PDIP minta jatah lima menteri
Merdeka.com - Politikus senior PDIP Pramono Anung membantah PDIP meminta tambahan lima menteri apabila reshuffle kabinet dilakukan. Dia menegaskan pernyataan Wasekjen Ahmad Basarah hanya sebatas pandangan pribadi bukan pandangan resmi partainya.
"Yang pertama secara formal PDIP tidak pernah minta lima. Ada satu anggota berpandangan seperti itu dalam demokrasi sah-sah saja. Sikap resmi partai akan disampaikan oleh Ketum dan Sekjen," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6).
Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri intens melakukan pertemuan membahas pemerintahan. Namun, dia membantah dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan penambahan bagi lima kader PDIP duduk di kabinet kerja.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
-
Apa keyakinan Prabowo soal PKB? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
"Secara rutin Jokowi-JK lakukan komunikasi dengan Megawati, bagaimanapun sistem politik itu dilakukan. Saya belum pernah dengar sama sekali permintaan itu dalam pertemuan itu," ujarnya.
Oleh sebab itu, dia menegaskan menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Sebab, dia yakin Jokowi dengan dibantu oleh JK akan mampu memilih menteri yang mampu menutupi kekurangan menteri sebelumnya.
"Serahkan ke Presiden dan Wapres pilih orang untuk perkuat kekurangan yang dirasakan pemerintah," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyampaikan PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di Parlemen.
Baca SelengkapnyaSaleh menilai, hal tersebut merupakan doa dan harapan untuk PAN berkontribusi di kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Awiek, partai politik juga memiliki banyak orang yang profesional.
Baca SelengkapnyaPramono mengatakan, yang jelas dukungan yang didapat saat ini bakal didapat dari salah satu ketum partai
Baca SelengkapnyaTak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Pramono Anung usai bertemu Prabowo.
Baca SelengkapnyaPramono hadir di Kertanegara tapi menolak. Sementara Budi Gunawan ikut pembekalan di Hambalang.
Baca SelengkapnyaCawagub DKI Jakarta, Rano Karno juga menjamin jika Pramono Anung bukanlah cagub titipan dari istana.
Baca SelengkapnyaApalagi, dalam dua periode mendukung Prabowo, PAN mengalami kekalahan dan berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaWalaupun Sandiaga tidak jadi Cawapres, PPP akan tetap mendukung Ganjar.
Baca SelengkapnyaPratikno membantah Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnya