'Pramono jadi Seskab buat perbaiki administrasi yang kacau balau'

Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Sukur Nababan menegaskan penunjukan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet bukan merupakan dorongan dari partainya. Sebab, dia menyatakan permasalahan yang sering terjadi di pemerintahan Joko Widodo adalah masalah administrasi yang sering terjadi.

Sebagai contoh, kata dia, undangan pelantikan Sutiyoso sebagai Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat itu ditulis Badan Intelijen Nasional.

"Kalau kita lihat salah satu permasalahan pemerintahan adalah sistem administrasi, informasi di kesekretariatan yang begitu kacau-balau, misal pelantikan BIN, kepanjangan BIN salah informasi kepada presiden salah, artinya itu harus diperbaiki, karena lembaga presiden itu adalah lambang-lambang negara tidak boleh ada kesalahan di sana," kata Sukur di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8).

Apalagi, lanjut Anggota Komisi V DPR ini, Pramono Anung sudah memiliki pengalaman sebagai Sekjen PDIP. Oleh sebab itu, dia menegaskan, Pramono sudah menguasai tentang dunia kesekretariatan.

"Pramono sudah pernah 5 tahun Sekjen PDIP, artinya secara urusan kesekretariatan dia sangat paham. Jadi dengan masuknya Pramono di sana kualitas bukan kader PDIP. Karena kualitas untuk memperbaiki sistem admnistrasi," tegasnya.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan penunjukan Pramono tersebut merupakan langkah yang tepat. Sebab, dia menilai sebagai mantan Wakil Ketua DPR, Pramono diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih hangat antara pemerintah dengan DPR.

"PDIP melihat Pramono Agung sebagai Sekretaris Kabinet merupakan meningkatkan konsolidasi pemerintah dengan DPR. Apapun DPR merupakan representasi rakyat," kata Hasto usai menjadi inspektur upacara di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8).

Adapun, lanjut Hasto, reshuffle kabinet yang telah dilakukan Jokowi merupakan sebuah langkah guna meningkatkan kinerja pemerintahan. Terlebih, menteri di bidang ekonomi yang memang sering disorot ditengah perekonomian yang sedang memburuk.

"Reshuffle merupakan hak presiden. PDIP melihat upaya peningkatan efektivitas terus dijalankan oleh Bapak Jokowi. Khususnya perbaikan kerja dibidang ekonomi karena itulah harapan rakyat yang terbesar kepada Jokowi," kata Hasto.

Seperti diketahui, ada empat wajah baru yang mengisi Kabinet Kerja Jokowi. Mereka adalah Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.

Sedangkan dua nama lainnya wajah lama yang berganti posisi jabatan. Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam dan Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.