Prediksi gaduh Jokowi vs DPR 5 tahun ke depan

Merdeka.com - Koalisi Merah Putih sukses merebut jabatan strategis, yakni lima kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Keberhasilan tersebut juga dinilai sebagai ancaman terhadap kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Kondisi itu membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus waspada. Pasalnya, kebijakan-kebijakan strategis yang diambil Jokowi terancam dijegal, atau diperlambat anggota dewan.

Meski menjadi partai partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, namun partai besutan Megawati Soekarnoputri hanya mendapat 109 kursi di DPR. Jumlah mayoritas pun tidak bisa terealisasi mengingat jumlah kursi yang didapat koalisi Indonesia Hebat hanya mencapai 207 kursi.

Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez bahkan memprediksi Koalisi Merah Putih juga berambisi menguasai seluruh alat kelengkapan DPR, yakni komisi-komisi dan badan pendukung dewan. Jika itu terjadi, maka PDIP dipastikan akan gigit jari dan tidak mendapat jatah apapun di tingkat parlemen.

"Koalisi Merah Putih pasti akan beri kursi PPP (di MPR), tidak dapat jatah pimpinan DPR, dan ke depan mereka akan membagi jatah di pimpinan. Saya kira Koalisi Merah Putih sudah melakukan ke komisi. Jadi akhirnya pasca paripurna semalam akan terjadi gerakan sapu bersih," tandasnya.

Berikut prediksi gaduh antara Jokowi dan DPR 5 tahun kedepan yang dirangkum merdeka.com:

Fahri ancam tak lantik Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah menyebut pelaksanaan pemilihan ketua DPR berlangsung sangat ketat. Meski begitu, dia bersama beberapa anggota Koalisi Merah Putih lainnya berhasil menguasai lima kursi pimpinan.Dalam kesempatan itu, Fahri bahkan mengancam tak menghambat pelantikan presiden terpilih. Ancaman tersebut keluar jika jadwal kecil tak kunjung dituntaskan."Teman perlu diketahui rigid jadwal pelantikan Jokowi. Kalau jadwal kecil tak dituntaskan, presiden tak boleh tetap dilantik, lebih baik presiden diawal," ujar Fahri di Gedung DPR, Kamis (2/10).Pada kesemparan itu, dia pun memuji kepemimpinan Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong saat sidang pemilihan paket pimpinan DPR. Menurutnya, Ceu Popong diusianya yang semakin senja masih menunjukan kualitas."Ceu Popong original dan itu luar biasa. Beliau puasa dan sampai detik ini beliau segar," ujar Fahri di Gedung DPR, Kamis (2/10).Menurut Fahri, Popong terpilih jadi pemimpin sementara bukan kemauannya. "Tertua dan termuda mimpin sidang. Ketika UU ini dibuat siapa yang tertua dan termuda. Gaya pola dan kepemimpinan beliau suatu yang orisinal," tuturnya.

Mahfud sebut Jokowi bisa dimakzulkan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memandang Jokowi bisa dimakzulkan. Pandangan itu disampaikannya di tengah pro dan kontra pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).Mahfud menyarankan Jokowi agar tidak mengikuti pandangan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Apalagi dengan melemparkan kembali UU Pilkada ke DPR untuk dibahas kembali."Kalau DPR menang bisa dipakai alasan untuk proses impeachment karena pengkhianatan. Negara bisa gaduh," kata mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta ini lewat akun Twitter-nya, Selasa (30/9).Menurutnya, konflik tersebut bisa memancing sengketa kewenangan MK. Bahkan, DPR bisa berdalih presiden menggunakan kewenangan yang melanggar hak konstitusional DPR."Bisa jadi juga semua kebijakan yang perlu persetujuan DPR nanti diganjal di DPR sehingga pemerintahan jadi stuck. Situasi seperti ini sungguh mengerikan," ujar dia.Dia pun menyarankan agar Jokowi dan Koalisi Merah Putih menghentikan sengketa politik demi keberlangsungan pemerintahan. "Sebaiknya pertikaian politik diakhiri, semua harus bekerja untuk kemaslahatan bagi rakyat dan keselamatan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutupnya.

DPR akan persulit kebijakan Jokowi

Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memperkirakan, keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berdampak langsung pada pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya adalah mengganjal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah."Jokowi pasti akan kesulitan untuk meluluskan sejumlah rancangan undang-undang dari pemerintah, karena tentu akan dapatkan gangguan di Senayan. Kemudian akan kesulitan kalau membuat kebijakan-kebijakan strategis," papar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (2/10).Kesulitan yang paling terasa adalah ketika Jokowi akan mengajukan usulan calon Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, kedua jabatan strategis tersebut wajib melalui uji kelayakan yang dilakukan DPR.Dalam proses yang terjadi selama ini, calon-calon Panglima TNI maupun Kapolri diajukan oleh Mabes TNI maupun Mabes Polri kepada presiden. Kepala negara pun diwajibkan memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan, kemudian nama tersebut diserahkan melalui DPR untuk diuji."Tentu calon yang diusulkan pemerintah bisa saja tidak disetujui dewan," ucapnya singkat.Meski berdampak negatif bagi pemerintah, namun pola pembelahan politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih memiliki warna baru dalam peta politik di Tanah Air. Salah satunya meningkatnya kontrol DPR terhadap pemerintah yang lebih kuat dibanding pemerintahan sebelumnya."Kontrol dan kritikan, hingga gangguannya akan semakin kuat dibanding masa sebelumnya. Pada tahap yang sangat ekstrem misalnya, usulan hak DPR seperti angket, interpelasi dan menyatakan pendapat akan banyak dari sebelumnya," pungkasnya.

Koalisi Merah Putih kunci kebijakan Jokowi

Koalisi Merah Putih menguasai pimpinan DPR. Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla dinilai telah terkunci oleh Koalisi Merah Putih."Mereka menyapu bersih pimpinan DPR, itu strategi mereka mengunci koalisi Jokowi-JK," ujar Departemen Politik DHN 45, Karyono Wibowo, dalam diskusi di Gedung Joeang, Kamis (2/10).Menurutnya, hasil tersebut merupakan peringatan untuk pemerintahan Jokowi ke depan. Dia juga khawatir kalau kebijakan Jokowi-JK sulit terwujud karena dijegal di DPR."Sebagusnya program Jokowi kalau dihambat parlemen sangat susah nanti diwujudkan," katanya.Karyono juga takut program kesejahteraan buruh dan rakyat tidak terwujud. "Ini yang kita takutkan. Maka kita harus kawal program kerja Jokowi-JK," ucapnya.