Prediksi Nasib Demokrat Setelah Kisruh KLB Deli Serdang
Merdeka.com - Nasib Partai Demokrat yang tengah diterpa kisruh dua kepengurusan jadi tanda tanya. Kemelut ini diyakini akan menggerus elektabilitas partai di Pemilu maupun Pilkada.
Ahli politik Indonesia dari Australia National University (ANU) Marcus Meitzner menilai, daya tarik Demokrat ada di ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Jika mereka tidak ada, partai ini kehilangan daya tarik utamanya," kata Meitzner yang sudah meneliti politik Indonesia selama lebih dari satu dekade, Selasa (16/3).
-
Kenapa suara Partai Demokrat merosot? Merosotnya perolehan suara ditengarai karena konflik internal dan beberapa tokoh partai yang terciduk kasus korupsi.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Bagaimana cara Demokrat dalam menghadapi dinamika politik? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
Dia memprediksi, elektabilitas Demokrat akan terjun bebas. Dengan demikian, tidak lolos parlemen jika kisruh ini terus berlanjut.
"Jika kepemimpinan Partai Demokrat diambil-alih Moeldoko, saya yakin elektabilitas Partai Demokrat akan terjun bebas menjadi 1-2 persen saja dan tidak akan lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024," kata Meitzner.
Rekannya sesama Indonesianis, Thomas Power dari University of Sydney menarik kesimpulan serupa. Masa depan Demokrat bakal hancur apabila kisruh ini tak segera diselesaikan.
"Bagaimana mungkin AHY yang elektabilitasnya 7-8 persen, digantikan oleh orang yang elektabilitasnya nol persen? Jadi, upaya kudeta ini tak bisa lain hanya bisa dibaca sebagai upaya menghancurkan Partai Demokrat," tanya Thomas.
Baik Thomas maupun Meitzner mengaku tidak paham mengapa Presiden Jokowi diam saja terkait kekisruhan tersebut. Padahal Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan.
Jokowi dinilai tak mungkin tidak tahu tentang kisruh yang terjadi sekarang. Pada pemerintahan-pemerintahan demokratis lainnya, tindakan seperti ini biasanya berujung pada pengunduran diri atau pemberhentian dari jabatan.
Thomas dan Meitzner sepakat kemelut Demokrat ini bisa membuat kualitas demokrasi di Indonesia semakin terus merosot.
Daftar ke Kemenkum HAM
Seperti diketahui, kubu KLB Deli Serdang telah mendaftarkan kepengurusan ke Kemenkum HAM pada, Senin (15/3) lalu. Berkas tersebut masih dalam proses dan belum dilengkapi oleh kubu Deli Serdang.
"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," kata sumber di lingkungan Kemenku HAM yang menolak identitasnya diungkap, saat dikonfirmasi, Selasa (16/3).
Dia menjelaskan, jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengikuti perintah dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Sebab itu, sumber tersebut meminta agar publik menunggu terkait hal tersebut pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan digelar Rabu (16/3) di DPR.
Namun dia tak menjelaskan, apa maksud mengikuti perintah Yasonna Laoly tersebut."Bagaimana detil akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok. Dari Senin kemarin sudah dibahas di Ditjen AHU dan Rabu besok akan dibahas di RDP," ungkapnya.
Kubu Moeldoko mendaftarkan susunan pengurus ke KemenkumHAM kemarin diterima oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo R Muzhar. Kubu Moeldoko diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Jhoni Allen Marbun.
"Sudah diterima oleh Dirjen Kumham AHU bapak Cahyo R," kata politikus Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Farhad.
Ilal percaya, dalam menangani masalah dualisme Partai Demokrat ini, KemenkumHAM akan bersikap netral. Serta tidak akan berpihak kepada salah satu kubu.
"Saya melihat Kumham sangat terlihat netral dan proporsional dan tidak ada tebang pilih baik kubu A atau B. Di sini benar benar KumHAM bekerja dengan baik," tutup Ilal.
Kata Kubu AHY
Sementara itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief mengaku mendapatkan informasi terkait proses pendaftaran kubu Moeldoko. Ia mengatakan, pendaftaran hasil KLB Deli Serdang gagal.
"Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar," kata Andi dalam Twitternya @AndiArief_ID, Selasa (16/3).
Andi mengatakan, pendaftaran pengurus kubu Moeldoko tidak diproses karena tidak memenuhi syarat. Sehingga tidak bisa mendapat akses dan password untuk pendaftaran elektronik.
"Tidak dapat diproses pendaftarannya, karena tak memenuhi persyaratan, sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik," kata Andi.
"Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," pungkasnya.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menduga PKB sebenarnya tidak nyaman berkoalisi dengan PKS.
Baca SelengkapnyaRiefky menyebut, peluang berkoalisi dengan NasDem, PDIP hingga PKS masih terbuka lebar.
Baca SelengkapnyaPartai Demokrat belum menentukan langkah politik usai merasa dikhianati mitra koalisi Partai NasDem dan bakal capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 diprediksi bakal terjadi saling tantang antarpetahana setelah "bercerai".
Baca SelengkapnyaMeski berkoalisi di Pilpres, dalam urusan pilkada Gerindra dan Golkar punya kepentingan yang bertolak belakang.
Baca SelengkapnyaDemokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.
Baca SelengkapnyaSecara konfigurasi, parpol-parpol lama masih menguasai peringkat 10 besar elektabilitas.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, beberapa daerah prioritas tersebut memungkinkan diumumkan pada awal bulan depan.
Baca SelengkapnyaSebenarnya isu Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah bisa dirunut dari peristiwa-peristiwa politik sebelumnya.
Baca SelengkapnyaArtikel ditulis reporter magang kampus merdeka program Kemendikbud: Nayla Shabrina.
Baca SelengkapnyaGolkar mulanya berharap Prabowo Subianto merestui Airin Rachmi Diany sebagai calon Gubernur Banten.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak menutup peluang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo.
Baca Selengkapnya