Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Presiden Dipilih MPR, Kursi Presiden Hanya Untuk Trah Politik

Presiden Dipilih MPR, Kursi Presiden Hanya Untuk Trah Politik Rapat Paripurna. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - DPR dan Pemerintah berniat melakukan amandemen kelima UUD 1945. Salah satu isu yang dikhawatirkan, dalam amandemen itu pemilihan presiden akan dikembalikan lagi kepada MPR seperti Orde Baru.

Pengamat Politik dari KoDe Inisiatif, Verri Junaedi melihat gelagat tersebut. Upaya menghidupkan kembali GBHN dengan amandemen UUD 1945 sebagai pintu masuk sahkan aturan presiden kembali dipilih MPR.

Verri menegaskan, saat ini sistem yang terbangun antara legislatif dan eksekutif sudah baik. Kedua lembaga negara itu saling mengkoreksi.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau presiden dipilih oleh MPR maka rakyat tidak punya hak pilih, legitimasi presiden lemah, sekarang legitimasi DPR dan Presiden kuat, karena keduanya dipilih secara langsung. Sehingga akan ada saling kontrol," jelas Verri saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/8).

Verri meyakini, apabila Presiden dipilih MPR, maka fungsi kontrol antar lembaga tidak akan terjadi. Apalagi, presiden bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh MPR.

"Jadi menurut saya yang model begini, justru tidak memunculkan check and balances," tambah dia.

Dia juga merasa, apabila presiden dipilih oleh MPR, maka tampuk kekuasaan hanya jatuh kepada para elite politik. Kesempatan orang biasa tapi memiliki kemampuan untuk memimpin akan tertutup rapat.

"Orde Baru selama 35 tahun contoh nyata, jadi kenapa kemudian amandemen dari 1999-2002 kenapa itu dilakukan salah satunya karena sistem ini tidak tepat, justru memunculkan sistem oligarki."

"Orang yang memang punya kontribusi nyata terhadap pembangunan, tapi tidak punya trah politik, bukan elite, tidak punya ruang untuk berkompetisi," ujar Verri.

Verri menyebut dengan sistem Presiden dipilih oleh MPR, maka tokoh-tokoh pemimpin yang muncul bukan dari elite politik tidak akan ada seperti sekarang.

"Contohnya Risma, Risma bukan siapa-siapa dalam trah politik, tapi karena punya kinerja baik, dia bisa berkompetisi, pimpinan politik akan lebih berwarna diisi orang berprestasi bukan karena kedekatan tertentu," katanya.

Begitu juga dengan sosok Joko Widodo (Jokowi). Dia yakin, tokoh seperti Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden apabila menggunakan sistem pemilihan melalui MPR.

Pemilu langsung, kata dia, juga tidak menutup ruang untuk tokoh politik ikut bertarung. Sehingga, dia menyatakan, sistem pemilu langusung saat ini sudah sangat baik. Meskipun memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki.

"Pemilu langsung ini trennya membuka kesempatan bagi semua pihak asal mereka punya kinerja bagus, elektabilitas bagus, ya dia punya potensi. Kalau dulu kinerja bagus, dikenal luas, tapi bukan siapa-siapa, enggak bisa jadi pemimpin, Pak Jokowi juga enggak mungkin bisa jadi presiden," tutup dia.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat
Sekjen PDIP Tak Sepakat Presiden Dipilih MPR, Singgung Pidato Megawati Soal Kedaulatan Rakyat

Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Petinggi Gerindra Ungkap Ada Elite Partai Kuning Ingin Duduki Kursi MPR
Blak-blakan Petinggi Gerindra Ungkap Ada Elite Partai Kuning Ingin Duduki Kursi MPR

Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya
Senior Demokrat Tak Setuju Usulan Presiden Dipilih MPR: Kedaulatan Rakyat Pilih Langsung Pemimpin
Senior Demokrat Tak Setuju Usulan Presiden Dipilih MPR: Kedaulatan Rakyat Pilih Langsung Pemimpin

Senior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.

Baca Selengkapnya
Wacana Presiden Dipilih MPR: Demokrat Tak Setuju, Golkar Bilang Peluang Tertutup
Wacana Presiden Dipilih MPR: Demokrat Tak Setuju, Golkar Bilang Peluang Tertutup

Partai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.

Baca Selengkapnya
DPD Usulkan Amandemen UUD 1945, Mantan Ketua MK Ungkit Kerusuhan Semanggi
DPD Usulkan Amandemen UUD 1945, Mantan Ketua MK Ungkit Kerusuhan Semanggi

Mekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik

Baca Selengkapnya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup,  Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya
Pengertian Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Lengkap dengan Kekurangan dan Kelebihannya

Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.

Baca Selengkapnya
Sempat Redup, Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR Muncul Lagi
Sempat Redup, Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR Muncul Lagi

PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca Selengkapnya
Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang
Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang

Gerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya