Presiden Dipilih MPR, Kursi Presiden Hanya Untuk Trah Politik
Merdeka.com - DPR dan Pemerintah berniat melakukan amandemen kelima UUD 1945. Salah satu isu yang dikhawatirkan, dalam amandemen itu pemilihan presiden akan dikembalikan lagi kepada MPR seperti Orde Baru.
Pengamat Politik dari KoDe Inisiatif, Verri Junaedi melihat gelagat tersebut. Upaya menghidupkan kembali GBHN dengan amandemen UUD 1945 sebagai pintu masuk sahkan aturan presiden kembali dipilih MPR.
Verri menegaskan, saat ini sistem yang terbangun antara legislatif dan eksekutif sudah baik. Kedua lembaga negara itu saling mengkoreksi.
-
Bagaimana pemilu membantu rakyat kontrol pemerintahan? Dengan adanya pemilu, para pemimpin dan wakil rakyat akan bertanggung jawab kepada rakyat karena dipilih oleh mereka. Rakyat memiliki hak untuk mengawasi kinerja para pemimpin dan mengubah pemimpin yang dianggap tidak melaksanakan tugasnya dengan baik melalui pemilu berikutnya.
-
Bagaimana pemilu bisa memastikan legitimasi politik? Salah satu fungsi utama pemilu sebagai sarana untuk menghasilkan legitimasi politik bagi para pemimpin dan pemerintah. Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
-
Apa arti 'kedaulatan berada di tangan rakyat' dalam pemilu? Seperti yang dijelaskan dalam UU Pemilu, arti dari 'kedaulatan berada di tangan rakyat' adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
"Kalau presiden dipilih oleh MPR maka rakyat tidak punya hak pilih, legitimasi presiden lemah, sekarang legitimasi DPR dan Presiden kuat, karena keduanya dipilih secara langsung. Sehingga akan ada saling kontrol," jelas Verri saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (13/8).
Verri meyakini, apabila Presiden dipilih MPR, maka fungsi kontrol antar lembaga tidak akan terjadi. Apalagi, presiden bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh MPR.
"Jadi menurut saya yang model begini, justru tidak memunculkan check and balances," tambah dia.
Dia juga merasa, apabila presiden dipilih oleh MPR, maka tampuk kekuasaan hanya jatuh kepada para elite politik. Kesempatan orang biasa tapi memiliki kemampuan untuk memimpin akan tertutup rapat.
"Orde Baru selama 35 tahun contoh nyata, jadi kenapa kemudian amandemen dari 1999-2002 kenapa itu dilakukan salah satunya karena sistem ini tidak tepat, justru memunculkan sistem oligarki."
"Orang yang memang punya kontribusi nyata terhadap pembangunan, tapi tidak punya trah politik, bukan elite, tidak punya ruang untuk berkompetisi," ujar Verri.
Verri menyebut dengan sistem Presiden dipilih oleh MPR, maka tokoh-tokoh pemimpin yang muncul bukan dari elite politik tidak akan ada seperti sekarang.
"Contohnya Risma, Risma bukan siapa-siapa dalam trah politik, tapi karena punya kinerja baik, dia bisa berkompetisi, pimpinan politik akan lebih berwarna diisi orang berprestasi bukan karena kedekatan tertentu," katanya.
Begitu juga dengan sosok Joko Widodo (Jokowi). Dia yakin, tokoh seperti Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden apabila menggunakan sistem pemilihan melalui MPR.
Pemilu langsung, kata dia, juga tidak menutup ruang untuk tokoh politik ikut bertarung. Sehingga, dia menyatakan, sistem pemilu langusung saat ini sudah sangat baik. Meskipun memang ada beberapa catatan yang harus diperbaiki.
"Pemilu langsung ini trennya membuka kesempatan bagi semua pihak asal mereka punya kinerja bagus, elektabilitas bagus, ya dia punya potensi. Kalau dulu kinerja bagus, dikenal luas, tapi bukan siapa-siapa, enggak bisa jadi pemimpin, Pak Jokowi juga enggak mungkin bisa jadi presiden," tutup dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca SelengkapnyaHal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Baca SelengkapnyaSenior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca SelengkapnyaPartai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca SelengkapnyaDalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaGerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya