Presiden harus turun tangan agar pelaksanaan Pilkada kondusif

Merdeka.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengantisipasi potensi konflik yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Langkah antisipasi lainnya, personel pengamanan juga ditingkatkan.

"Presiden harus menyampaikan imbauan kepada kita masyarakat pemilih agar kita benar-benar menjaga kondusifitas," ujar Masykurudin di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Masykurudin menyebut, ada enam potensi pelanggaran Pilkada Serentak yang akan terjadi jika tak ada antisipasi sejak dini. Pertama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Ini bisa menjadi sumbu yang memicu konflik saat pelaksanaan Pilkada Serentak. Dia melihat, Bawaslu dan jajarannya belum bisa mengantisipasi hal tersebut.

"Instrumen pengawasan yang disediakan kurang cukup mampu mengimbangi kecepatan penyebaran kampanye negatif tersebut, perlu banyak pihak yang harus diajak bekerja sama," ujar Masykurudin.

Potensi kedua, logistik pemungutan suara yang masih bermasalah. Masykurudin mengingatkan, seluruh alat dan bahan pendukung pemungutan suara harus disediakan menjelang hari pemungutan suara. Jika logistik pemungutan suara tidak disiapkan secepat mungkin, maka diperkirakan akan terjadi konflik.

"Logistik yang dimaksud itu ada surat suara, alat bantu bagi pemilih cacat, dan lain-lain," kata Masykurudin.

Potensi ketiga bisa muncul dari bahan dan alat peraga kampanye yang masih beredar. Masykurudin mengatakan, bahan dan alat peraga kampanye harus segera dibersihkan sebelum hari pemungutan suara. Jika tidak, maka saling tuduh antar pendukung pasangan calon akan terjadi.

"KPU, Bawaslu, dan aparat pemerintah harus memastikan kerja sama yang koordinatif untuk membersihkan semua alat peraga kampanye," tegas dia.

Potensi keempat yakni politik uang. Politik transaksional baik pemberian uang maupun barang guna menarik suara sangat tidak dibenarkan. Politik uang dianggap sebagai strategi primitif yang seharusnya tidak terjadi lagi di Pilkada Serentak.

"Kelima jaminan hak pilih. Sistem administrasi kependudukan melalui daftar Pilkada menimbulkan potensi kehilangan hak pilih. Ini memicu konflik. Dengan demikian, dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk memastikan setiap warga negara mempunyai hak pilij dan dapat menggunakannya,"tutur Masykurudin.

Potensi terakhir yakni dana kampanye. Masykurudin menegaskan, seluruh pasangan calon di Pilkada Serentak harus menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Jika tak ada transparansi dana kampanye dari pasangan calon, maka konflik yang tak diinginkan akan terjadi.