Presiden Saja Diatur Dua Kali Masa Jabatan, Kenapa Ketum Parpol Tidak?

Merdeka.com - Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik kembali mengemuka. Hal ini diyakini mampu membuat partai menjadi lebih sehat, bebas dari praktik oligarki politik.

Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menggambarkan, dampak dari pembatasan periodesasi masa jabatan ketua umum partai politik, bisa jadikan partai lebih sehat dan baik.

"Baiknya, masa jabatan ketum partai memang harus dibatasi. Agar partai tidak dikuasai, politik tidak dikuasai oleh dinasti politik. Dan proses demokratisasi di tubuh partai juga berjalan dengan baik," ujar Ujang saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/5).

Menurutnya, partai itu butuh regenerasi politik, jika partai politik hanya dipimpin oleh orang-orang tertentu. Maka partai tersebut tidak aspiratif dan melanggengkan politik dinasti.

"Batasi saja dua periode. Rasional jika diatur dan dibatasi dua periode. Presiden kan, juga diatur dua kali masa jabatan. Kenapa, ketum partai tidak?” imbuhnya.

Sulit Terealisasi

Dia menggambarkan, jika aturan pembatasan masa jabatan ketum partai terealisasi, dampaknya akan sangat baik bagi internal partai. Karena, setiap kader akan mempersiapkan diri untuk bersaing menjadi ketum dengan sebaik-baiknya.

"Partai akan lebih sehat. Karena sirkulasi elite di internal partai akan terjadi secara periodik," terang Ujang.

Namun, dia tidak menampik jika usulan periodesasi masa jabatan ketua umum partai akan menjadi wacana dan sulit terealisasikan.

"Tak akan direalisasikan. Karena ketum-ketum partai yang berkuasa saat ini tak akan mau jabatannya hilang. Atau jabatannya diberikan ke orang lain," pungkasnya.Usulan Pembatasan Jabatan Ketum Partai

Bisa Diatur UU Parpol

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, jika Indonesia ingin melakukan demokratisasi di tubuh partai politik, maka perlu ada hal-hal dalam partai politik yang mesti diatur oleh hukum. Salah satunya terkait dengan masa jabatan Ketua Umum partai.

"Kalau kita mau melakukan demokratisasi partai politik, pilihannya dua: semua diatur oleh UU agar partai politik kemudian bisa demokratis. Atau semua diserahkan kepada partai politik atau separuh separuh, wilayah mana yang bisa diatur mana yang tidak bisa diatur," kata dia, dalam diskusi daring, Selasa (19/5).

Menurut dia, sejumlah jabatan seperti kepala daerah hingga presiden diatur jangka waktunya. Namun, tidak demikian dengan jabatan ketua umum partai. Dalam pandangan dia, masa jabatan Ketua Umum partai juga perlu diatur sehingga ada sirkulasi elite di internal partai politik.

"Contoh pemilihan Ketua Umum partai politik berapa periode misalnya. Semua ada pembatasan. Gubernur, bupati, walikota, presiden dibatasi, tetapi partai politik tidak pernah dibatasi sehingga yang terjadi adalah hampir dipastikan partai yang tidak pernah mengalami sirkulasi elite terutama jabatan ketua umum pasti tidak demokratis partainya. Pasti one person show," terang dia.

Menurut dia, perlu komitmen untuk mendorong demokratisasi di partai politik. Termasuk dengan membatasi masa jabatan Ketua Umum. "Kalau kita berani kita batasi misalnya jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode saja," ujar dia.

"Walaupun saya tahu ada partai yang pasti akan menolak. Jadi susahnya kita ini membuat UU Pemilu dan partai politik itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing partai politik," tandas dia.