Presiden Terpilih Diminta Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Kabinet

Merdeka.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dan kawan-kawannya yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) berencana mengusulkan nama-nama anggota kabinet bagi pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Formappi akan rilis nama-nama bagi kabinet Jokowi-Maruf," kata Jeirry dalam acara diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7).

Ini dirasa penting guna memberikan referensi bagi pasangan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam menyusun pemerintahannya. Nama-nama yang diusulkan diharapkan bisa mendapat koreksi dari publik.

Jeirry menilai langkah ini baik guna menampung aspirasi rakyat. Karena, presiden mesti mengikutsertakan rakyat dalam proses pencarian anggota kabinetnya.

"Kita mendorong presiden libatkan masyarakat dalam perancangan kabinet," ungkap Jeirry.

Lebih jauh Jeirry menyampaikan, pihaknya akan membuka klinik konsultasi bagi masyarakat yang punya usulan nama-nama yang semestinya duduk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kita ingin menegaskan bahwa urusan kabinet ini bukan semata-mata urusan elit atau presiden sendiri. Kita berharap ini didengar presiden juga. Komposisinya mesti proporsional," imbuh Jeirry.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz mengusulkan supaya kabinet juga harus diisi orang-orang profesional. Formulasinya, 15 kursi untuk menteri dari kalangan profesional. Hal itu dengan asumsi ada 34 pos kementerian.

"Jadi 19 untuk partai koalisi dan 15 bagi profesional," jelasnya.

Dia mengusulkan supaya partai koalisi Jokowi-Maruf yang tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold bisa diakomodir di kabinet. Dia menyarankan dua skema. Pertama, menempatkannya di pos lain di luar kementerian. Kedua, ditempatkan di kementerian tapi sebagai perwakilan dari kalangan profesional.

Alternatif pertama, menempatkannya kader partai koalisi yang tidak lolos ambang batas parlemen, dengan mendorong kader profesional dari partai tersebut. Artinya bukan dari kalangan politisi murni. Alternatif kedua, menempatkannya di jabatan lain di luar kabinet.

"Misalnya saja komisioner, dan saya rasa banyak lagi ya," katanya.

Menurutnya, ini jalan tengah yang bisa dilakukan demi menghargai upaya yang telah dilakukan partai-partai yang sejak yang sejak sebelum pemilu telah mendukung pasangan calon Jokowi-Maruf.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com