Pro kontra Projo ormas pendukung Jokowi mau jadi parpol

Merdeka.com - Di tengah hiruk pikuk politik Tanah Air, muncul wacana Ormas pendukung Presiden Jokowi di pilpres Pro Jokowi atau Projo. Berbagai spekulasi makin mencuat, Projo bisa menjadi jalan bagi Jokowi untuk keluar dari PDIP.

Wacana itu bukan tanpa alasan. PDIP sendiri sudah menyatakan jika bahwa ada gerakan di lingkaran Istana Presiden yang menghalangi hubungan komunikasi antar partai pendukung dengan Presiden Jokowi.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) Solo, Sugeng Setyadi mengatakan, organisasi yang dipimpinnya siap berubah menjadi partai politik apabila dikehendaki. Hanya saja, perubahan bentuk tersebut harus seizin dari Dewan Pembina Projo, Presiden Joko Widodo.

Projo akan tetap konsisten dalam mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya habis, kata Sugeng Setyadi di sela-sela pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Solo di Joglo Sriwedari, Solo, Minggu dikutip dari Antara.

"Ya kami siap untuk mendukung Pak Jokowi hingga 2019. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ada perubahan ke Parpol, kami siap juga tidak ada masalah," kata Sugeng.

Namun tidak semua politikus PDIP memandang sinis wacana Projo jadi partai politik. Ada juga yang mendukung hal itu karena setiap orang berhak berserikat dan berkumpul termasuk membuat ormas dan parpol.

Para politikus PDIP ini juga merasa yakin jika Jokowi tidak akan semudah itu meninggalkan partai pendukungnya. Apalagi, realitas politik menguatkan bahwa Jokowi masih membutuhkan dukungan politik partai dalam menjalankan pemerintahannya.

Berikut pro kontra politisi PDIP menanggapi wacana Projo berubah menjadi partai politik, dihimpun merdeka.com, Rabu (3/2):

Wacana partai Pro Jokowi hanya memperkeruh suasana

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, PDIP tetap menjadi kekuatan penopang pemerintahan Jokowi-JK. Dia menambahkan, terlalu dini berbicara tentang parpol baru untuk Pilpres 2019."Mereka yang mengkritik bahwa PDIP menekan Jokowi merupakan tuduhan yang tidak mendasar. Dikasih 4 kursi menteri pun kami tidak melakukan protes," kata Hasto saat dihubungi wartawan, Selasa (3/2).Lebih lanjut, Hasto menegaskan, wacana pembentukan partai Pro Jokowi hanya untuk memperkeruh suasana yang ada. Sebab, saat ini Jokowi sedang fokus-fokusnya mengurus pemerintahan."Pak Jokowi sedang fokus mengurus pemerintahan. Tak memikirkan membentuk atau mendorong lahirnya partai baru. Wacana partai Pro Jokowi hanya mau memperkeruh suasana seolah-seolah PDIP mendikte Jokowi," tegas Hasto.

Projo jadi partai cuma bikin kisruh dengan PDIP

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari tidak setuju dengan wacana Ormas Pro Jokowi atau Projo berubah haluan menjadi partai politik. Menurut dia, hal itu hanya akan menambah kisruh politik khususnya antara PDIP dan Presiden Jokowi.Eva merasa yakin jika Jokowi tidak akan setuju dengan wacana Projo akan berevolusi menjadi sebuah partai politik baru. Hal ini dilihat dari keinginan Jokowi yang tak mau pejabat pemerintahan rangkap jabatan di partai."Saya melihat Pak Jokowi tidak berminat soal parpol. Kebijakan tidak mau rangkap jabatan adalah indikasi jelas," kata Eva kepada merdeka.com, Selasa (3/2).Dia menilai, wacana Projo jadi parpol juga tidak menguntungkan dari segi politik. Selain itu, dia juga merasa jika Jokowi tidak mau kehilangan PDIP."Secara politik juga tidak menguntungkan. Potensi kisruh dengan PDIP sebagai pengusung dan pendukung Jokowi. Tentu presiden Jokowi tidak mau kehilangan PDIP," kata Eva.

PDIP pendukung setia Jokowi, tak ada urusan dengan Projo

Politikus PDIP Komarudin Watubun menyatakan, sampai saat ini partainya tetap setia kepada pemerintahan. PDIP tidak mau ambil pusing atas kabar tersebut."PDIP pendukung Jokowi dengan setia, tidak ada urusan hiruk pikuk itu (kabar Projo akan jadi partai politik). Tidak ada urusan Projo dengan PDIP, silakan mau bikin partai," kata Komarudin di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/2).Menurut dia, setiap organisasi masyarakat memiliki hak yang sama untuk membentuk partai politik. PDIP pun tidak berfikir Jokowi akan berpindah ke Projo jika benar-benar menjadi partai politik."Tidak ada (Jokowi pindah partai) itu hak mereka. Tapi kita tidak berfikir seperti itu," terang dia.Dia juga membantah keinginan Projo menjadi partai politik atas dorongan Jokowi. Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan yang loyal."Keraguan terhadap Jokowi tidak ada cerita. Jokowi kader partai dan dia kita dukung penuh," pungkas dia.

Puan: Tanya Jokowi dong, jangan tanya saya

Organisasi Massa Pro Jokowi (Projo) siap berubah menjadi partai politik apabila mendapat restu dari Dewan Pembina yang juga Presiden RI, Joko Widodo. Rencana tersebut, dinilai sah saja bagi Politikus PDIP Puan Maharani."Itu kan hak politik tiap warga negara yah. Kalau ada organisasi ingin diubah menjadi nama parpol dan disahkan oleh pemerintah, ya boleh-boleh saja," kata Puan di Gedung DPR, Selasa (3/2).Mantan ketua DPP PDIP ini tidak mau berspekulasi kalau partai Projo tersebut sengaja dibentuk untuk dijadikan kendaraan parpol Jokowi di pilpres mendatang. Dia juga enggan mengomentari jika nanti Jokowi meninggalkan PDIP dan akan memimpin partai Projo."Aduh itu tanya ke Jokowi-nya dong. Tanya Jokowi, kok tanya saya. Yang jelas sekarang PDIP masih bersama Jokowi dan sebaliknya begitu Jokowi masih kader PDIP," tandasnya.

Jokowi masih butuh dukungan PDIP lima tahun ke depan

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari merasa yakin jika wacana Ormas Pro Jokowi atau Projo jadi parpol tidak akan membuat Presiden Jokowi pindah haluan dari PDIP. Apalagi, dalam menjalankan pemerintahannya kini, Jokowi masih membutuhkan dukungan PDIP.Eva menjelaskan, sampai saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan manuver Projo yang ingin jadi partai politik. Sebab, Projo merupakan pendukung Jokowi di luar parlemen. Sementara presiden butuh dukungan politik di parlemen."Projo pendukung Jokowi tapi di luar parlemen. Jokowi butuh dukungan parlemen dan untuk itu akan mempertahankan PDIP," kata Eva kepada merdeka.com, Selasa (3/2).Mantan anggota Komisi III DPR ini menambahkan, tidak ada untung sama sekali jika Jokowi pindah haluan dan bercerai dengan PDIP. Oleh sebab itu, dia merasa tak khawatir dengan manuver Projo saat ini yang ingin menjadi partai politik."Tidak ada untungnya bagi Jokowi dan PDIP apabila tercerai. Projo bukan faktor saat ini, karena ormas. Realitasnya, lima tahun ke depan PDIP dan Jokowi saling membutuhkan," tegas dia.