Program unggulan Agus Yudhoyono bisa timbulkan korupsi di tingkat RT

Merdeka.com - Program unggulan 1 RW dapat Rp 1 miliar yang ditawarkan pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono - Sylviana Murni menuai polemik. Bahkan, pesaingnya, Anies Baswedan - Sandiaga Uno menilai program itu masuk pelanggaran kampanye, meminta Bawaslu segera bertindak.

Menanggapi program itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Rahmat Bagdja menilai memang program yang dijanjikan oleh Agus mengkhawatirkan. Menurut dia, dari program itu bisa timbulkan korupsi di Jakarta dari mulai tingkat RW nantinya.

"Saya agak mengkhawatirkan program yang langsung menggelontorkan dana langsung bagi rakyat tanpa jelas penggunaannya apa. Dan itu menghasilkan potensi korupsi pada tingkat RT dan RW," jelas Rahmat kepada merdeka.com, Selasa (6/12).

Menurut dia, tidak baik jika pemimpin langsung membagikan uang ke warga. Seharusnya, para kandidat gubernur dan wakil gubernur bertarung dengan program, bukan bagi-bagi uang cash seperti yang dijanjikan Agus-Sylvi.

"Yang dibagi itu program, bukan uang, kalau uang, maka akan bermasalah nanti mental bangsa ini, dan masing-masing pasangan calon menjanjikan besar-besaran uang APBN.Ini lebih mengerikan, kemudian menciptakan korupsi ditingkat RT dan RW," tegas Rahmat.

"Karena kalau bagi-bagi uang akan berakibat buruk bagi demokrasi dan pilkada ke depan. Karena orang bisa berjanji memberikan uang dengan uang APBN," tambah dia lagi.

Rahmat pun meminta agar Agus-Sylvi menjelaskan secara detail program Rp 1 miliar buat 1 RW di Jakarta itu. Agar apa yang dia khawatirkan tidak terjadi.

"Harus dijelaskan oleh paslon bagaimanakah tata caranya kalau langsung memberikan. Karena ini dapat dikategorikan memberikan janji dengan menggunakan uang APBN, ini yang mengerikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Agus Yudhoyono menegaskan bahwa program itu bukan money politic. Menurutnya, uang itu digunakan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebelumnya harus dikaji terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

"Saya sudah sampaikan berkali-kali dan sudah clear. Tim juga sudah menyampaikan tidak ada itu dugaan money Politics. Itu adalah program, bukan uang pribadi dan itu adalah APBD yang harus dibicarakan terlebih dahulu dan disetujui bersama sama dengan DPRD kalau kami terpilih," kata Agus di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (5/11).

Masih menurut Agus, program yang ia canangkan juga sudah melalui proses kajian untuk melihat apa saja permasalahan dan kebutuhan di suatu wilayah. Serta sebelum uang diberikan akan terlebih dulu diajukan ke Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga mekanisme pembagian dana tetap transparan.

"Itu adalah program pemberdayaan komunitas RT RW bukan program bagi-bagi uang. Masing-masing komunitas memiliki permasalahan dan juga kebutuhan di lingkungannya. Itu diajukan kepada Pemda dan dengan mekanisme yang transparan akuntabel barulah dijadikan, diimplementasikan program sesuai dengan apa yang diinginkan atau menjadi aspirasi warga," kata Agus kepada wartawan.