PSI Dukung Proporsional Terbuka Pemilu 2024, Ini Alasannya

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sebelumnya, delapan partai politik (parpol) di parlemen menolak adanya proporsional tertutup.

"Kami mendukung terbuka, karena di kita itu terbuka aja itu enggak terbuka juga sebenernya. Apalagi kalau tertutup," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie di Jakarta, Selasa (7/3).

Dia menyebut, untuk menjadi anggota calon legislatif (caleg) harus membayar uang sebesar Rp150 juta. Jumlah ini disebutnya hanya untuk mengambil formulir saja.

"Sekarang ini orang kalau mau jadi caleg realitanya, temen-teman coba tanya sama yang mau jadi caleg, rata-rata daftar aja baya," ujarnya.

"Yang saya dengar ratenya sekarang itu kisaran Rp150 juta hanya untuk ambil formulir. Belum tentu jadi caleg. Sudah gitu jadi caleg no urut pun ada biayanya. Kalau terpilih belum tentu aman loh," tambah Grace.

Dia pun memberikan contoh terhadap salah satu politikus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yakni Harun Masiku.

"Bisa juga kayak kejadian Harun Masiku. Itu kan ada orang yang sudah terpilih, mau digeser supaya yang lain naik. Jadi di kita ini selama ini terbuka juga enggak terbuka juga," jelasnya.

"Itu tergantung dari partai. Apalagi kalau bener-bener tertutup. Ya kita akan melihat betul-betul oligarki partai akan berlaku. Yang jadi caleg, yang jadi penguasa-penguasa daerah itu enggak jauh-jauh akan dari keluarga atau orang dekat elite partai," sambung Grace.

Sehingga, menurutnya masyarakat bakal semakin menjauh dari esensi demokrasi. Oleh karena itu, PSI tidak setuju jika Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional tertutup.

"Mungkin enggak akan ada orang kayak Pak Jokowi, mungkin enggak akan ada orang kayak Pak Ganjar. Mungkin orangnya ya anak, ponakan, temen dari pejabat elite partai," pungkasnya.

Sebelumnya, pertemuan delapan parpol parlemen membuahkan lima poin kesepakatan bersama. Pertama, menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik.

Kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keempat, mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

Kelima, berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com