Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI: Kami bangga satu-satunya parpol tak ada caleg napi korupsi

PSI: Kami bangga satu-satunya parpol tak ada caleg napi korupsi Grace Natalie. ©2015 fimela.com/windi sucipto

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, prihatin membaca data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menunjukkan banyaknya bakal calon legislatif pernah menjadi narapidana korupsi. Dia bersyukur hal tersebut tak ada di partainya.

"Kami prihatin bahwa semua partai politik lain ternyata menyertakan nama-nama yang merupakan mantan napi korupsi," jelasnya melalui siaran pers, Jumat (27/7).

Grace merasa bangga PSI dinyatakan sebagai satu-satunya parpol yang tidak menyertakan caleg yang pernah terjerat kasus korupsi.

Orang lain juga bertanya?

"Kami bangga bahwa PSI adalah satu-satunya partai politik yang di dalam daftar calegnya tidak ada mantan napi korupsi," terangnya

PSI, kata Grace, secara tegas menolak caleg yang diketahui pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. "Berapa pun besarnya peluang suara yang bisa diraihnya, bila caleg tersebut pernah korupsi ya akan kami tolak," tegasnya.

Ketegasan ini menurutnya sangat diperlukan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diperangi seluruh elemen masyarakat. "Seorang mantan koruptor bisa saja bertobat, tapi biarlah itu menjadi urusannya dengan Tuhan," ujar Grace.

"Sedangkan kita harus secara tegas menunjukkan sikap bahwa seorang mantan koruptor tidak bisa lagi menempati posisi publik yang terkait yang menentukan hidup masyarakat banyak," lanjutnya.

PSI juga turut prihatin partai-partai lama dan partai-partai baru lain bersikap lunak terhadap mantan napi korupsi. Hal ini dikhawatirkan memberi isyarat pada masyarakat bahwa korupsi merupakan kesalahan biasa yang mudah dimaafkan dan dilupakan.

PSI juga mengapresiasi langkah KPU mengembalikan 200 berkas caleg yang diketahui pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi. "Kami mendukung langkah KPU. Walau Peraturan KPU berisi larangan pengusulan nama caleg mantan pidana korupsi masih digugat ke Mahkamah Agung, tapi langkah KPU itu menunjukkan ketegasan sikap KPU untuk mencegah agar jangan sampai parlemen diisi para mantan koruptor," pungkasnya.

Seperti diketahui, Bawaslu meluncurkan daftar nama bakal caleg mantan napi korupsi di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam daftar itu, Partai Gerindra menjadi partai yang paling banyak menyertakan nama mantan napi korupsi, yaitu 27 orang. Diikuti oleh Partai Golkar 23 orang, Partai Berkarya 16 orang, Hanura 14 orang, Nasdem 13 orang, Partai Demokrat 13 orang, Perindo 11 orang, PBB sebanyak 8 orang dan PKPI 7 orang. Sementara itu PKB, Partai Garuda, dan PPP masing-masing 6 orang. PDIP, PKS, PAN masing-masing 5 orang, dan PSI nihil.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi
Perindo Coret Sekum KONI Sumsel dari DCS usai Ditetapkan Tersangka Korupsi

Kejati Sumsel menetapkan tersangka dan menahan SP karena diduga membuat kegiatan fiktif denga kerugian negara sebesar Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Murka Besar Surya Paloh, Klarifikasi Kader Korupsi & NasDem Bubar
VIDEO: Murka Besar Surya Paloh, Klarifikasi Kader Korupsi & NasDem Bubar

Paloh, pernyataan tersebut justru untuk memberikan semangat anti-korupsi kepada seluruh kader Partai Nasdem.

Baca Selengkapnya
Paloh Merasa Tak Pernah Ucapkan Bubarkan NasDem Kalau Ada Kader Korupsi, Begini Penjelasannya
Paloh Merasa Tak Pernah Ucapkan Bubarkan NasDem Kalau Ada Kader Korupsi, Begini Penjelasannya

Menurutnya, bodoh kalau seorang ketua umum akan membubarkan partai akibat kader bermasalah.

Baca Selengkapnya
PSI Tak Gugat ke MK Meski Tidak Lolos Parlemen, Ini Alasannya
PSI Tak Gugat ke MK Meski Tidak Lolos Parlemen, Ini Alasannya

Pihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.

Baca Selengkapnya
Andi Arief: Kami Belum Menemukan Upaya Kecurangan PSI dan Partai Gelora
Andi Arief: Kami Belum Menemukan Upaya Kecurangan PSI dan Partai Gelora

Bukan PSI maupun Gelora yang berupaya merebut kursi terakhir Pileg.

Baca Selengkapnya
NasDem soal Banyak Eks Napi Korupsi Maju Caleg: Rakyat Harus Melek Masa Lalu
NasDem soal Banyak Eks Napi Korupsi Maju Caleg: Rakyat Harus Melek Masa Lalu

Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan ada 15 caleg eks napi korupsi

Baca Selengkapnya
Jika Lolos ke DPR, Kaesang Pastikan PSI Perjuangkan RUU Perampasan Aset
Jika Lolos ke DPR, Kaesang Pastikan PSI Perjuangkan RUU Perampasan Aset

Komitmen untuk pemberantasan korupsi juga akan dilakukan terhadap kader PSI.

Baca Selengkapnya
Mahfud: Saya Minta Sebut Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya
Mahfud: Saya Minta Sebut Satu Parpol yang Tidak Ada Koruptornya

Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi alasannya bersedia dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024 dari partai politik yang kadernya terjerat korupsi.

Baca Selengkapnya
Suara PSI Naik Drastis, Grace: Tambah dan Kurang Selama Rekapitulasi Wajar, Jangan Giring Opini
Suara PSI Naik Drastis, Grace: Tambah dan Kurang Selama Rekapitulasi Wajar, Jangan Giring Opini

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil quick count dengan rekapitulasi KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Baca Selengkapnya
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua

Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Bicara Netralitas! Ganjar Ungkap Temuan Pakta Pj Bupati Sorong Menangkan Dirinya
VIDEO: Keras Bicara Netralitas! Ganjar Ungkap Temuan Pakta Pj Bupati Sorong Menangkan Dirinya

Capres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku tidak tahu menahu soal pakta integritas tersebut.

Baca Selengkapnya
Ingin Golkan RUU Perampasan Aset, Kaesang Janji Sita Harta Kader PSI yang Korupsi
Ingin Golkan RUU Perampasan Aset, Kaesang Janji Sita Harta Kader PSI yang Korupsi

Menurutnya, tidak mudah untuk menggolkan RUU Perampasan Aset di DPR.

Baca Selengkapnya