PSI: Kami salah masukkan data, dana kampanye sebenarnya Rp 4,9 M bukan Rp 185 M

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa dana kampanye yang telah disetorkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah Rp 4,9 miliar. Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan dana kampanye partainya bukan Rp 185 miliar, seperti yang ramai diberitakan beberapa hari lalu.

"Sebenarnya data yang kami masukan ke KPU, adalah sejumlah Rp 4,9 miliar," kata Antoni di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Antoni pun menyesalkan bahwa isu tersebut akhirnya menjadi liar. Sehingga banyak ditanggapi oleh berbagai pihak.

"Karena di luaran sana sudah banyak fitnah. Tanpa ada keinginan untuk mengklarifikasi, bertanya kepada KPU, kepada kami. Tapi seolah-olah sudah digoreng, bahwa ini partai baru, punya uang segitu banyak. Siapa nih cukong di belakangnya," terang Antoni.

Sementara Bendahara Umum PSI, Suci Mayang Sari mengungkapkan ada kesalahan input data pada saat menyerahkan berkas laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU pada 23 September 2018 lalu.

"Dalam laporan tersebut ada kesalahan data yang seharusnya koma menjadi titik sehingga jumlahnya membengkak," tutur Sari.

Atas kesalahan itu, Sari mengaku pihaknya langsung menyampaikan koreksi. "Malam itu juga, PSI secara lisan telah menyampaikan adanya kesalahan data dan akan merevisinya," kata dia.

Kemudian pada 26 September 2018, sambung Sari, partainya telah merevisi LADK ke KPU. Ia menambahkan, bahwa hasil revisi LADK juga sudah dipublikasikan KPU di situs resminya.

"Di mana jumlah dana awal kampanye PSI sudah sesuai dengan revisi yang kami berikan," ucap Sari.

Sebelumnya, KPU melaporkan jumlah dana kampanye partai politik untuk Pemilu 2019. Laporan Ketua KPU Arief Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Selasa (16/10). Arief mengungkap beberapa nominal dana kampanye sementara partai politik peserta Pemilu 2019:

1. PDI Perjuangan Rp 101,8 miliar

2. Partai Gerindra Rp 71,8 miliar

3. Golkar Rp 110 juta

4. Demokrat Rp 299,8 juta

5. NasDem Rp 505 juta

6. PKS Rp 12 miliar

7. PKB Rp 1,3 miliar

8. PPP Rp 410 juta

9. PAN Rp 50 juta

10. PBB Rp 16 miliar

11. PKPI Rp 255 juta

12. PAN Rp 50 juta

13. Perindo Rp 510 juta

14. PSI Rp 185 miliar

Reporter: Hanz Salim

Sumber : Liputan6.com