Follow
PSI minta masyarakat tak ribut soal isu PKI dan HTI
Merdeka.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), M Guntur Romli meminta masyarakat tak lagi meributkan isu-isu komunisme atau PKI dan khilafah atau HTI. Karena baik ideologi komunisme maupun khilafah telah dilarang di Indonesia.
Saat ini, menurutnya, hal penting yang harus diributkan adalah program untuk kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikan Guntur Romli dalam acara diskusi 'Membedah Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).
"Perang ideologi sudah selesai. HTI sudah dilarang. PKI sudah dilarang, jadi enggak usah ribut. Sekarang kita ributkan bagaimana program untuk rakyat," jelasnya.
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Siapa yang mendukung Strategi Nol Bersih IKN Nusantara? Dapat Dukungan ADB Menariknya, Asian Development Bank (ADB) mendukung pengembangan Strategi Nol Bersih (Net Zero Strategy) untuk ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang diluncurkan hari ini di sela-sela COP28 di Dubai (3/12/2023).
-
Siapa yang dukung perjuangan kemerdekaan Indonesia? Sebelum kemerdekaan Indonesia, Palestina telah memberikan dukungan terbuka bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, memberikan dukungan pada tahun 1944.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Dimana letak kuburan massal PKI? Pak Darmadi lantas menunjukkan sebuah jalan setapak yang berada di bawah tiang sutet. Jalan setapak itu melintas di tengah ilalang dengan cuaca siang yang begitu terik.
Seorang warga NKRI sejati, lanjutnya, pasti menolak PKI maupun HTI. Karena itulah di wilayah NKRI ini, tak ada lagi tempat bagi PKI maupun HTI.
"Jadi tidak ada tempat untuk komunisme dan khilafah di negeri ini," ujar Guntur.
Merujuk pada sejarah, pernah ada dua ancaman terhadap ideologi Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia. Guntur menyebutkan yaitu pemberontakan PKI dan DI/TII pascakemerdekaan.
"Sekarang kepentingan kita bagaimana kita peduli pada kemaslahatan kepentingan bersama. Bukan perang ideologi," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polri mengajak seluruh pimpinan redaksi media untuk bersinergi memberikan edukasi dan literasi.
Baca Selengkapnya
Agama harus mejadi perekat, maka tempat ibadah bukan menjadi tempat pemecah belah.
Baca Selengkapnya
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada merespons tagar #SantriMenolakPolisi yang viral di media sosial.
Baca Selengkapnya
Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini
Baca Selengkapnya
Prabowo meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerja sama untuk tidak mengganggu.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca Selengkapnya
Kapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan menegaskan kepada anak buahnya untuk menjaga netralitas selama Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Setiap individu selayaknya bisa menjadi sosok yang menyebarkan kebaikan dan menjaga harmonisasi.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca Selengkapnya
Sekjen PSI mendapat masukan sejumlah terkait isu keragaman dan kesetaraan.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, kembali menyentil TNI dan Polri.
Baca Selengkapnya
Polri bersama stakeholder kini fokus pada tanggung jawab pengamanan pemilu 2024
Baca Selengkapnya