PSI minta PAN tidak gunakan standar ganda soal kepala daerah ikut kampanye

Merdeka.com - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang kepemudaan, Dedek Prayudi menyanggah pernyataan Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais. Karena anak Amien Rais itu menilai, kepala daerah ikut dalam tim kampanye salah satu paslon adalah pelanggaran etika.

"Kami menilai beliau sangat tendensius. Saya menyarankan kepada beliau untuk tidak menggunakan standar karet dalam mengartikan etika politik," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/9).

Dedek yang akrab disapa Uki mencatat, PAN tidak menggunakan standar yang sama. Terutama ketika partai berlogo matahari itu menggunakan jasa kepala daerah yang baru dilantik ketika kampanye untuk paslon yang diusungnya pada Pilkada 2018 lalu.

"Justru beliau yang terkesan berstandar ganda. Ketika menguntungkan, standard etika yang diucapkannya tak berlaku. Contohnya ketika Wakil Gubernur DKI baru dilantik berkampanye untuk calon yang diusung PAN di pilgub Jawa Tengah," jelasnya.

Dia mengungkapkan, aturan PKPU membolehkan kepala daerah untuk ikut kampanye, selama tidak menjadi ketua tim.

"Kami meminta siapapun yang menjadi peserta pileg dan pilpres untuk mengacu pada aturan yang berlaku, yakni PKPU no 23/2018, dimana disebutkan bahwa kepala daerah boleh menjadi bagian dari tim kampanye selain ketua. Jangan membuat definisi karet tentang etika, justru itu tidak etis," sambung Uki.

Uki mengungkit soal ditariknya Buni Yani sebagai bagian dari tim pemenangan Prabowo-Sandi yang tidak dipermasalahkannya, walaupun berstatus terpidana.

"Kami tidak pernah berpolemik soal mereka merekrut Buni Yani yang sudah dipidana pengadilan atas provokasi dan hoax di sosmed untuk menjadi tim sosmed mereka, itu hak mereka kalau memang hukum mengizinkan," ujarnya.

Perihal dukungan banyaknya kepala daerah kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, Uki mengatakan itu karena kinerja pemerintahan Jokowi yang terasa di banyak daerah.

"Para kepala daerah dapat merasakan hasil kerja Jokowi, mulai dari ekonomi tumbuh, kemiskinan ditekan, inflasi terjaga, pengangguran ditekan, daya beli meningkat, laju pembangunan infrastruktur tercepat sepanjang sejarah, juga ketimpangan ditekan," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais, menyatakan bahwa kepala daerah jangan terlibat dalam dukung mendukung di pilpres adalah pelanggaran etika politik.