Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI nilai PKS beri contoh buruk karena ajak masyarakat langgar hukum

PSI nilai PKS beri contoh buruk karena ajak masyarakat langgar hukum Rian Ernest. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Relawan #2019GantiPresiden kembali menggelar deklarasi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (6/5). Acara ini juga turut dihadiri oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, sebagai inisiator. Deklarasi ini menuai polemik lantaran dilakukan di arena car free day (CFD).

Menanggapi deklarasi ini, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengkritik, pedas perilaku PKS. Dia menilai PKS telah melanggar Pergub DKI soal larangan digelarnya kegiatan politik di arena CFD.

"Tapi perlu dicatat, PKS telah melanggar Pasal 7 Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Tidak boleh kegiatan politik di car free day," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengungkapkan, manuver PKS ini memberikan pembelajaran politik yang tidak baik kepada masyarakat. Bahkan dengan label partai yang telah lama berdiri, tindakan ini dinilai meresahkan terhadap perkembangan demokrasi.

"Tindakan PKS yang bukan partai kemarin sore ini meresahkan kita," tegasnya.

Ernest menerangkan, jika PKS tetap bersikeras melakukan agenda politik di CFD, seharusnya PKS meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub itu. Cara lainnya yaitu mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA).

"Bila PKS ngotot, ada cara lebih pantas. Minta Gubernur yang mereka gadang, Anies Baswedan untuk revisi Pergub, atau judicial review ke MA," ujarnya.

Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Mardani menegaskan, acara deklarasi ini tidak ada kepentingan partai politik (parpol). Kedatangannya ini juga bukan sebagai anggota PKS, tapi sebagai deklarator aksi ini.

Selain itu, Mardani mengatakan, sejatinya deklarasi ini bertempat di Taman Aspirasi. Akan tetapi, karena ada dua acara kebaktian di lokasi tersebut, pihak kepolisian kemudian memindahkan acara deklarasi ke sekitar Patung Kuda.

Senada, Djuju Purwantoro selaku relawan #2019GantiPresiden mengatakan, gerakan tersebut bukan bentuk pelanggaran hukum lantaran bukan di wilayah CFD, yang memang dilarang untuk kegiatan politik berdasarkan Pergub DKI.

"Sepanjang ini bukan area di car free day boleh saja dan area ini bukan area CFD," pungkas Djuju.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia
Penutupan Rakernas V PDIP, Puan Maharani: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto
Ramai-Ramai DPD PDIP Protes ke Penyidik KPK Usai Pemeriksaan Hasto

Keberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.

Baca Selengkapnya
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi
PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya
Yaqut Tak Gentar Disiplinkan PKB: Kalau Ajak Masyarakat Memilih dengan Cerdas Dianggap Salah Ya Monggo
Yaqut Tak Gentar Disiplinkan PKB: Kalau Ajak Masyarakat Memilih dengan Cerdas Dianggap Salah Ya Monggo

Yaqut mempertanyakan pengurus DPP PKB mana yang memangilnya dan mendisplinkannya.

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
Belum Resmi Mulai Dibuka, Muktamar PKB Sudah Didemo Massa Bawa Spanduk 'Tangkap Muhaimin'
Belum Resmi Mulai Dibuka, Muktamar PKB Sudah Didemo Massa Bawa Spanduk 'Tangkap Muhaimin'

Tempat unjuk rasa dari lokasi Muktamar PKB sekitar 1,5 kilo meter, massa aksi diadang oleh aparat kepolisian dah pecalang

Baca Selengkapnya