PSI nilai PKS beri contoh buruk karena ajak masyarakat langgar hukum
Merdeka.com - Relawan #2019GantiPresiden kembali menggelar deklarasi di depan patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (6/5). Acara ini juga turut dihadiri oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, sebagai inisiator. Deklarasi ini menuai polemik lantaran dilakukan di arena car free day (CFD).
Menanggapi deklarasi ini, juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengkritik, pedas perilaku PKS. Dia menilai PKS telah melanggar Pergub DKI soal larangan digelarnya kegiatan politik di arena CFD.
"Tapi perlu dicatat, PKS telah melanggar Pasal 7 Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Tidak boleh kegiatan politik di car free day," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).
-
Kenapa PKB mendukung yang lain di Pemilu lalu? 'Kita kumpul berbeda bisa kerja sama saudara-saudara sekalian walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Saya yakin saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa,'kata Prabowo.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
-
Kenapa PKB dibentuk? Pembentukan partai ini diusulkan oleh kaum nahdliyin di berbagai daerah. Pasalnya, banyak warga NU yang ingin agar dibentuknya sebuah badan atau partai politik yang mewadahi aspirasi mereka di seluru pelosok Nusantara.
Dia mengungkapkan, manuver PKS ini memberikan pembelajaran politik yang tidak baik kepada masyarakat. Bahkan dengan label partai yang telah lama berdiri, tindakan ini dinilai meresahkan terhadap perkembangan demokrasi.
"Tindakan PKS yang bukan partai kemarin sore ini meresahkan kita," tegasnya.
Ernest menerangkan, jika PKS tetap bersikeras melakukan agenda politik di CFD, seharusnya PKS meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Pergub itu. Cara lainnya yaitu mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA).
"Bila PKS ngotot, ada cara lebih pantas. Minta Gubernur yang mereka gadang, Anies Baswedan untuk revisi Pergub, atau judicial review ke MA," ujarnya.
Dalam keterangannya beberapa waktu lalu, Mardani menegaskan, acara deklarasi ini tidak ada kepentingan partai politik (parpol). Kedatangannya ini juga bukan sebagai anggota PKS, tapi sebagai deklarator aksi ini.
Selain itu, Mardani mengatakan, sejatinya deklarasi ini bertempat di Taman Aspirasi. Akan tetapi, karena ada dua acara kebaktian di lokasi tersebut, pihak kepolisian kemudian memindahkan acara deklarasi ke sekitar Patung Kuda.
Senada, Djuju Purwantoro selaku relawan #2019GantiPresiden mengatakan, gerakan tersebut bukan bentuk pelanggaran hukum lantaran bukan di wilayah CFD, yang memang dilarang untuk kegiatan politik berdasarkan Pergub DKI.
"Sepanjang ini bukan area di car free day boleh saja dan area ini bukan area CFD," pungkas Djuju.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesimpulan itu diberikan karena banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, intervensi penegak hukum, pelanggaran etika
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaPartai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak wacana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Kusnadi di KPK bukan atas sebuah panggilan melainkan mendampingi Hasto yang diperiksa penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaYaqut mempertanyakan pengurus DPP PKB mana yang memangilnya dan mendisplinkannya.
Baca Selengkapnya"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaTempat unjuk rasa dari lokasi Muktamar PKB sekitar 1,5 kilo meter, massa aksi diadang oleh aparat kepolisian dah pecalang
Baca Selengkapnya