PSI Tolak Ide Presiden Dipilih MPR
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap Presiden Jokowi yang menolak ide pemilihan presiden dilakukan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Kalau ide itu diwujudkan, Indonesia akan melangkah mundur jauh ke belakang. Karena itu, kami sependapat dengan Pak Jokowi untuk menolak ide tersebut," kata Ketua DPP PSI, Tsamara Amany dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/8).
Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, kata Tsamara, bersiaplah untuk menyaksikan lagi oligarki politik dalam wujud yang paling vulgar.
-
Apa itu oligarki? Oligarki adalah sistem kekuasaan atau pemerintahan di mana kendali berada di tangan segelintir individu, kelompok, atau keluarga yang memiliki kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, atau politik suatu negara.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Apa saja asas pemilu di Indonesia? Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Siapa yang memimpin Indonesia saat pemilu pertama? Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengadakan pemilihan umum pertama sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif.
"Transparansi mustahil ada. Hanya ada elite-elite politik yang berunding diam-diam untuk memilih seseorang menjadi presiden. Bisa dipastikan money politics akan terjadi," jelasnya.
Wacana pemilihan presiden oleh MPR muncul dari sejumlah tokoh nasional dalam beberapa hari terakhir. Salah satu alasan mereka, pilpres secara langsung potensial memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
Kalau soal konflik horizontal, kata Tsamara, kuncinya ada di penegakan hukum. "Konflik terjadi kalau penegakan hukum tak dilaksanakan. Kita sudah punya aturan hukum yang cukup memadai untuk mencegah potensi tersebut. Tinggal dimaksimalkan penegakannya," ujarnya.
Pemilihan presiden langsung memang masih mengandung masalah. Tapi, kata Tsamara, bukan kemudian menjadi alasan untuk kembali ke masa lalu.
"Kita terus perbaiki kekurangan yang ada. Tapi, hak rakyat untuk memilih langsung pemimpin tertinggi mereka jangan ditiadakan," ungkapnya.
Jika pemilihan dilakukan MPR, Indonesia tidak akan punya sosok presiden seperti Pak Jokowi, orang biasa namun dengan pencapaian luar biasa di karier sebelumnya.
"Yang akan muncul sebagai presiden adalah orang-orang berduit yang pintar memikat para elite partai politik. Mendapatkan figur terbaik untuk memimpin bangsa hanya akan berhenti sebagai mimpi," pungkas Tsamara.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca SelengkapnyaPartai politik memberikan suaranya mengenai wacana Presiden dipilih MPR.
Baca SelengkapnyaHasto ingin agar segala sesuatunya harus dicermati serta harus dikaji dengan bersamaan.
Baca SelengkapnyaMekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca SelengkapnyaPDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca SelengkapnyaUsulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSenior Demokrat tak setuju dengan usulan amandemen UUD 1945 untuk mengubah Pemilihan Presiden Kembali lewat MPR.
Baca SelengkapnyaIMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca SelengkapnyaGerindra mengatakan, pembahasan amandemen UUD 1945 masih jauh dan tak mudah mengembalikan kewenangan MPR seperti zaman dulu.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca SelengkapnyaFraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaDiksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya