PSI tuding kubu Prabowo-Sandi amnesia politik

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Saiful Haq menilai, seruan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno agar kepala daerah tidak terlibat dukung mendukung pasangan Capres-Cawapres merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan, serta cenderung mengekspresikan kepanikan.

"Aturan mengenai kepala daerah menjadi tim kampanye itu sudah jelas aturan, tata cara dan sanksinya. Harus diingat, pada Pilpres 2014 ada 26 kepala daerah yang ikut mendukung pasangan Capres-Cawapres saat itu. Dari 26 kepala daerah tersebut, 21 di antaranya mendukung Prabowo-Hatta, hanya 5 yang mendukung Jokowi-JK," kata Saiful dalam keterangan tertulis, Rabu (12/9).

Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014, Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta saat itu adalah Ahmad Heriawan yang merupakan Gubernur Jawa Barat. "Jadi jika sekarang pihak Prabowo baru protes itu amnesia politik," lanjutnya.

Saiful yang juga Caleg PSI Dapil Sulawesi Selatan ini mengingatkan agar semua pihak tidak berprasangka buruk kepada kepala daerah. "Kekhawatiran soal mereka menggunakan jabatan untuk kepentingan Pilpres juga lebay, zaman sudah transparan, pelanggaran sekecil apapun bisa terlihat oleh pengawas Pemilu. Sejarah sudah membuktikan, dengan modal dukungan 21 kepala daerah harusnya Prabowo-Hatta menang, tapi faktanya kan kalah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," tegas Saiful.

Selain itu, Saiful juga mengomentari tudingan Partai Demokrat kepada pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin terkait pembajakan sejumlah kader.

"Sekali lagi jangan amnesia dalam politik, sebelum jadi Gubernur Papua, Lukas Enembe itu pembina Partai Damai Sejahtera. Begitu juga dengan TGB, sebelumnya dia adalah anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang. Ini kan soal postur politik yang lahir dari mekanisme rekruitmen dan pencalonan kepala daerah di Pilkada. Orang dengan mudah berpindah parpol. Dedi Mizwar itu baru masuk Demokrat menjelang Pilkada, jadi wajar jika pertimbang tokoh lokal dalam mendukung Capres tertentu lebih mengedepankan aspirasi rakyat yang dipimpinnya, ketimbang pilihan Parpol yang cenderung merupakan keputusan elitis. Parpol bisa berganti, yang tidak tergantikan adalah dukungan rakyat," bebernya.

Saiful menambahkan, jika kemudian ada kekhawatiran mengenai Partai Demokrat bermain dua kaki, itu merupakan urusan koalisi Prabowo-Sandi dengan Partai Demokrat.

"Tapi kita bisa mengerti jika Partai Demokrat memberi kelonggaran kepada kadernya di daerah. Pemilu 2019 itu bukan hanya Pilpres tapi juga Pileg. PD punya tugas berat menjaga elektabilitas partai yang notabene lebih besar dibanding PKS dan PAN. Beban tersebut harus dihitung matang. Harusnya Prabowo dan Gerindra sudah menghitung itu saat memilih Sandi dan tidak mengambil Cawapres dari PD. Jika sekarang mereka khawatir ya terlambat. Bagaimana pun perolehan suara legislatif 2019 akan lebih strategis bagi masa depan PD, terutama untuk masa depan AHY ketimbang habis-habisan di Pilpres di mana mereka tidak jadi siapa-siapa," demikian Saiful mengakhiri.