PT tak surutkan niat Gerindra usung Prabowo di Pilpres 2019

Merdeka.com - Partai Gerindra menilai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen dalam Undang-Undang Pemilu sangat tidak masuk akal. Karena itu pihaknya mendukung adanya pengajuan judicial review norma hukum tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita lihat bagaimana konsistensi MK. Apakah MK sekarang ini dipengaruhi kepentingan politik ataukah independen berdasarkan hukum atau konstitusi, nanti masyarakat akan menilai," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7).

Kendati demikian, Fadli yakin MK saat ini sebagian besar memiliki independensi dan intelektualisme dalam memutuskan gugatan presidential threshold yang rencananya diajukan banyak pihak.

"Sehingga bisa memutuskan (gugatan) presidential threshold yang tak masuk akal itu," ungkap Wakil Ketua DPR tersebut.

Fadli menjelaskan hasil keputusan MK mengenai presidential threshold akan memengaruhi peta politik yang ada di Republik Indonesia.

"Kalau hasilnya seperti itu (diputuskan MK 0%) tentu peta politik akan berubah lagi. Kalau nanti MK memutuskan (tetap 20-25%) maka itu subordinasi politik, mereka sudah didekati, di-approach oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu. Kita tidak ingin. Maka dari itu kita tunggu (hasilnya)," ujar Fadli.

Dia menuturkan, Partai Gerindra siap mengusung Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Dalam kondisi presidential threshold sebesar apapun, Fadli menegaskan siap memajukan Prabowo untuk berlaga memperebutkan kursi RI 1.

"Gerindra siap mencalonkan Prabowo dalam keadaan apapun. Presidential threshold 0% atau 20-25% yang tidak masuk akal ini," pungkas Fadli.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 mengesahkan presidential threshold 20-25% dalam UU Pemilu. Norma hukum tersebut kemudian langsung dikritik oleh banyak pihak untuk kemudian digugat ke MK.