PTUN Jakarta menangkan PPP Djan Fariz

Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz atas SK Menkum HAM yang mengakui PPP kubu Romahurmuziy. Putusan atas gugatan nomor 97/G/2016/PTUN itu dibacakan dalam sidang hari ini.

"Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata hakim ketua Indaryadi dalam putusannya, Selasa (22/11).

"Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021".

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021," tegasnya.

Menanggapi putusan tersebut, Sekjen PPP Djan, Dimyati Natakusuma mengaku bersyukur. "Iya benar tadi PTUN sudah memutuskan kita menang. Kita bersyukur atas itu," kata saat dihubungi, Selasa (22/11).

Pihaknya mengaku bersyukur atas putusan tersebut. Dia berharap Menkum HAM segera mengeksekusi dengan mencabut SK PPP Romahurmuziy.

Dimyati Natakusumah ©dpr.go.id

"Kita harap segera abis putusan PTUN mencabut SK PPP Romi dan mengesahkan PPP di bawah ketua umum Djan Faridz," katanya.

Selain itu, pihaknya juga berharap Menkum HAM tak mengajukan banding atas putusan PTUN itu. Sebab, dualisme PPP sudah terlalu lama dan proses hukum yang terjadi sudah terlalu banyak.

"Kita harap Menkum HAM jangan banding. Karena sudah terlalu banyak proses hukum. Mudah-mudahan Menkum HAM tidak banding dan menerima putusan ini," katanya.