Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Puan dan Tjahjo belum mundur dari DPR, Demokrat minta KPU tegur PDIP

Puan dan Tjahjo belum mundur dari DPR, Demokrat minta KPU tegur PDIP Dede Yusuf. ©2012 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Dede Yusuf ikut berkomentar terkait status tiga menteri PDIP yang masih menjadi anggota DPR. Diketahui, Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung dan Mendagri Tjahjo Kumolo dinyatakan belum mundur dari DPR.

Dede menilai, KPU harus turun tangan terkait kabar tersebut. Dia mendesak KPU mengeluarkan surat teguran ke DPP PDIP karena belum melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap 3 menterinya yang belum mengundurkan diri itu.

"Saran saya KPU segera mengeluarkan surat teguran pada partai pengusung (PDIP) agar segera melakukan pergantian atas kader PDIP yang sebelumnya anggota DPR saat ini menjabat sebagai menteri," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Orang lain juga bertanya?

Ketua Komisi IX DPR ini menilai, peristiwa 3 Menteri PDIP yang masih tercatat sebagai Anggota DPR merupakan kesalahan pemerintah yang tak cakap dalam mengatur administrasi negara.

"Administrasi negara itu mengatakan jika seseorang bertugas di eksekutif maka dirinya harus mengundurkan diri dari jabatan yang lainya termasuk anggota DPR. Artinya semua ini harus bisa langsung di urus," ujarnya.

Namun demikian, dia mengakui saat ini tiga anggota DPR dari PDIP yang sudah menjadi menteri tidak lagi mendapatkan gaji. "Memang masalah gaji saya dengar dari kawan-kawan sudah disetop. Tapi masalah PAW ini harus diperjelas karena ini sesuai administrasi kenegaraan," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran "Konyol Kamu, Berhenti Jadi Komisioner"

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak
Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak

Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
Soal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan

"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan

Baca Selengkapnya
Otto Hasibuan Soal PDIP Gugat Hasil Pemilu 2024 ke PTUN: Game Over
Otto Hasibuan Soal PDIP Gugat Hasil Pemilu 2024 ke PTUN: Game Over

Tim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Ungkap Demokrat Hampir Dukung Ganjar, Begini Komunikasinya dengan PDIP
Puan Maharani Ungkap Demokrat Hampir Dukung Ganjar, Begini Komunikasinya dengan PDIP

Puan mengungkapkan komunikasi PDIP dan Demokrat sebelum gabung koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya
KPU Minta MK Pertimbangkan Jadwal Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.

Baca Selengkapnya
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

Baca Selengkapnya