Puan Maharani sebut UU MD3 menyalahi pesta demokrasi

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi walk out dalam rapat Paripurna pembahasan Revisi UU MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3). Mereka tidak setuju dengan UU karena merasa tidak sesuai dengan semangat demokrasi.

Ketua Fraksi PDIP DPR Puan Maharani menilai, aksi walk out dilakukan lantaran ada penzaliman terhadap suara rakyat. Dia menlai, PDIP sebagai partai pemenang pemilu harusnya mendapatkan jatah kursi ketua DPR dan alat kelengkapan lainnya.

"Atas nama tirani mayoritas yang ada di DPR, berusaha untuk dipotong hak-haknya atau diganjal sehingga kami tidak bisa mempunyai hak menjadi pimpinan DPR," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7).

Puan menyatakan, UU MD3 tahun 2009 sudah mengatur dengan baik bahwa pembagian kursi pimpinan DPR dilakukan secara proporsional, sesuai dengan capaian hasil pemilu legislatif. Namun dalam UU yang baru, justru hal itu diubah sehingga jatah pimpinan dipilih dalam Paripurna.

Hal ini yang dirasa ada upaya penjegalan terhadap PDIP. Dengan demikian, dia meyakini pengesahan UU ini menyalahi demokrasi.

"Ini menyalahi pesta demokrasi, dan tidak ada lagi rasa hormat-menghormati dan menghargai sesama parpol yang ada di DPR, hanya bagaimana kekuasaan diperoleh dengan cara apapun," pungkas dia. (mdk/cob)