Puan Respons Luhut Soal Big Data Penundaan Pemilu 2024: PDIP Punya Data Sendiri

Merdeka.com - Persoalan penundaan pemilu 2024 masih menjadi pergunjingan politik. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki big data sebesar 110 juta rakyat yang memiliki aspirasi terkait pemilu 2024.

Klaim data Luhut itu direspons Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengklaim bahwa PDI Perjuangan memiliki data sendiri.

"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan. Itu saja," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Mantan Menko PMK ini mengaku PDIP punya data tersendiri terkait aspirasi masyarakat. Tetapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data partainya tersebut.

"Dan data kami partai politik, big data juga," kata politik PDI Perjuangan ini.

Dalam sebuah wawancara di channel YouTube Deddy Corbuzier pada Jumat (11/3) Luhut mengklaim punya big data terkait keinginannya rakyat soal penundaan pemilu 2024.

"kita kan punya big data saya ini lihat ya punya big data big data itu meng-grab kira kira 110 juta, iya 110 juta macam macam facebook, kadang kadang orang main twitter, twitter itu kira kira 10 juta lah," kata Luhut.

Menurutnya, rakyat menengah ke bawah ingin kondisi hidup tenang dan lebih menginginkan ekonomi. Mereka tidak mau kondisi politik yang gaduh seperti Pilpres 2019.

"kalau menengah ke bawah itu pokoknya pengen tenang, ingin bicara ekonomi tidak mau lagi seperti kemarin kita kan sakit gigi dengar apa itu kampret, cebonglah, kadrun lah itu kan menimbulkan gak bagus," ucapnya.

Berita lengkap mengenai Pemilu 2024 bisa dibaca di Liputan6.com

Dia menambahkan rakyat Indonesia juga mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024 yang digelar serentak.

"Ya kita coba tangkap dari publik dari data data itu ya bilang kita mau menghabisi Rp 100 triliun lebih untuk milih ini keadaan begini ngapain sih ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.

Luhut melanjutkan, seharusnya aspirasi rakyat soal penundaan pemilu 2024 dipertimbangkan partai. Sebab, masyarakat adalah konstituen partai.

"Ya itu rakyat ngomong. Nah, ceruk ini kan ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, ada di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kan dia akan lihat, mana yang mendengar suara kami," kata dia.

Sementara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun. Pernyataan tersebut mengacu pada analisis big data perbincangan yang ada di media sosial.

Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Gus Muhaimin, dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Cak Imin mengatakan perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja. Sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.

"Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen mendukung dan 40 persen tak setuju," katanya.

Dia menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya.

"Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Dia juga tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.