Puan Temui Para Ketua Partai, Politikus Senior PDIP: Bisa Satu Persepsi Enggak?

Merdeka.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan sejumlah ketua partai politik dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir pada Sabtu (8/10), Puan bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Tugu Monas.

Politikus senior PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari safari politik. Namun ia membantah topik pembicaraan terkait masalah koalisi atau pembagian jatah Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024.

Untuk diketahui, sebelum bertemu Airlangga, Puan telah menyambangi Ketua Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

"Mbak Puan ketemu mereka itu untuk menanyakan masalah bangsa ini apa. Bisa satu persepsi enggak," ujar Aria Bima usai menghadiri acara Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan di Sala View Hotel, Solo, Rabu (12/10).

Menurutnya, persoalan bangsa bisa satu persepsi jika informasi yang diterima juga sama. Jika para pimpinan partai sudah satu persepsi, akan mudah menentukan kriteria kepemimpinan masa depan. Kepemimpinan yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa.

"Mbak Puan bukan bicara siapa pimpinan nasional. Mbak Puan baru bicara bangsa ini punya masalah apa. Golkar persepsinya spa, PDIP persepsinya apa, kriterianya seperti apa," terangnya.

Anggota DPR RI asal Dapil VI Jawa Tengah itu menegaskan, selama safari politik, Puan Maharani sama sekali tidak membicarakan terkait siapa kepemimpinan untuk Pilpres 2024. Terkait capres, lanjut dia menjadi kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Mbak Puan tidak bicara itu, itu kewenangan ketua umum. Mbak Puan membangun bagaimana soliditas menyelesaikan tugas pemerintahan sampai Oktober 2024," tandasnya.

Demikian yang dilakukan Puan saat bertemu Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto maupun Prabowo Subianto.

"Visi PDIP, pemerintah ini harus selesai dengan capaian semua cumlaude. Walaupun kuliahnya, untuk ujiannya ada Covid-19, ada Ukraina ada perang dagang Amerika-Tiongkok yang tidak mudah situasinya. Tetapi semua harus dapat nilai cumlaude. Tentunya bersama semua partai pengusung lainnya untuk untuk tetap fokus dulu menyelesaikan tugas dan amanat rakyat ini. Apabila ada hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk kontestasi 2024, monggo monggo itu sah dalam sistem demokrasi kita. Tetapi bagaimana tidak membuat polarisasi dalam pemerintahan Jokowi yang masih 2,5 tahun ini," pungkasnya.